Hanya Elite Golkar yang Bisa Selesaikan Konflik
Sabtu, 04 April 2015 - 13:06 WIB
Hanya Elite Golkar yang Bisa Selesaikan Konflik
A
A
A
JAKARTA - Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto menilai, hanya elite Partai Golkar yang mampu meredam konflik di internal mereka, syaratnya dengan menurunkan tensi ketegangan masing-masing pihak.
Menurut Heri, produk kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menkumham Yasonna H Laoly dianggap tidak akan mengubah suasana. Malah sebaliknya, justru menuai gugatan dan polemik.
"Maka jalan yang terbaik adalah mereka bersama-sama menurunkan ego dan paham bahwa Golkar diambang kehancuran karena sikap mereka," ujar Heri saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Termasuk hadirnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta yang menunda SK Menkumham terkait pengesahan pengurus Golkar kubu Agung Laksono.
Heri mengatakan, atas putusan PTUN kini model 'serangan' akan berbalik dilakukan kubu Agung kepada kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Dia mengingatkan, kubu Agung masih diuntungkan karena telah resmi menjadi bagian yang mendukung pemerintah.
"Situasi politik ini berbeda dengan era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), di mana parpol koalisi pemerintahan memiliki dukungan besar di parlemen, sehingga parpol dan pemerintah sejalan," tukasnya.
Menurut Heri, produk kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menkumham Yasonna H Laoly dianggap tidak akan mengubah suasana. Malah sebaliknya, justru menuai gugatan dan polemik.
"Maka jalan yang terbaik adalah mereka bersama-sama menurunkan ego dan paham bahwa Golkar diambang kehancuran karena sikap mereka," ujar Heri saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Termasuk hadirnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta yang menunda SK Menkumham terkait pengesahan pengurus Golkar kubu Agung Laksono.
Heri mengatakan, atas putusan PTUN kini model 'serangan' akan berbalik dilakukan kubu Agung kepada kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Dia mengingatkan, kubu Agung masih diuntungkan karena telah resmi menjadi bagian yang mendukung pemerintah.
"Situasi politik ini berbeda dengan era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), di mana parpol koalisi pemerintahan memiliki dukungan besar di parlemen, sehingga parpol dan pemerintah sejalan," tukasnya.
(maf)
