Tiga Pilihan Elite Golkar Redam Konflik Hadapi Pilkada

JAKARTA - Elite Partai Golkar dinilai butuh langkah khusus untuk menurunkan tensi politik agar bisa duduk bersama dan membicarakan yang terbaik untuk menghadapi pilkada.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, bergantung pada kebijakan dan keputusan dari Kemenkumham hanya akan membuat Partai Golkar kehilangan soliditas dan kekuatan politiknya.

"Dibutuhkan langkah-langkah untuk menemukan kata sepakat untuk setidaknya mewakili Partai Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (3/4/2015).

Menurutnya, ada tiga pilihan bagi kedua kubu untuk bersepakat meredam konflik berkepanjangan untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Pertama, inisiatif dari kedua kubu untuk berembug untuk menyepakati kepengurusan persatuan.

"Sehingga ada share kekuasaan dan posisi yang berimbang antar dua kubu. Kedua, meminta mediasi dari figur yang netral dan dihormati kedua belah pihak bisa saja figur itu BJ Habibie atau yang lainnya," ucap dia.

Kata Muradi, mediasi ini bisa menghasilkan jangka pendek terbatas pada kepentingan untuk pilkada saja atau hingga pelaksanaan munas bersama untuk mengakhiri kekisruhan tersebut.

"Ketiga, meminta otoritas politik seperti Kemenkumham dan KPU untuk memutuskan kubu mana yang dapat dijadikan rujukan bagi otoritas mewakili kadernya dalam pilkada. Bisa saja hal ini disepakati masing-masing kubu bersepakat berdasarkan pada zonaisasi atau berbasis pada jumlah provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

Dia menambahkan, dari tiga pilihan tersebut, harus ditegaskan bahwa kedua kubu harus bersepakat untuk tidak melibatkan pihak eksternal seperti Koalisi Merah Putih (KMP) atau juga figur politik yang tidak netral hanya untuk sekadar mendapatkan legitimasi politik semu belaka.

"Karena hanya akan makin membuat suasana makin tegang dan tidak menuntaskan permasalahan," pungkasnya.