Sikap JK Menentang Hak Angket Menkumham Dinilai Wajar
Minggu, 29 Maret 2015 - 13:30 WIB
Sikap JK Menentang Hak Angket Menkumham Dinilai Wajar
A
A
A
JAKARTA - Langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menentang penggunaan hak angket DPR terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai sebagai hal yang wajar.
Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, JK sebagai orang nomor dua dalam struktur pemerintahan Indonesia wajib melindungi menteri-menteri yang ada di kabinetnya.
"Itu memang sudah kewajiban Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden. Karena berada dalam satu kabinet, tidak ada alasan bagi JK untuk tidak melindungi Menkumham," kata Lucius saat dihubungi Sindonews, Minggu (29/3/2015).
Lucius pun menampik langkah JK menentang hak angket DPR untuk Menkumham ini sebagai upaya melindungi aktor yang disebut-sebut sebagai pemecah belah Partai Golkar.
Menurut Lucius, suatu pemerintahan yang baik akan terwujud apabila koordinasi antara presiden, wakil presiden dan para menterinya berjalan dengan baik.
"Kalau kita berpikir konspiratif ya seperti itu jadinya. Seolah-olah langkah Menkumham ini dalam konteks sebagai kelompok yang ingin mengambil alih Golkar dari Aburizal Bakrie."
"Tapi saya konsisten mengatakan, memang sudah menjadi tugas JK untuk membela Menkumham karena dia ada di bawahnya. Terlepas dari apapun motivasinya, saya kira wajar jika JK membela menterinya, siapapun itu," imbuhnya.
Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, JK sebagai orang nomor dua dalam struktur pemerintahan Indonesia wajib melindungi menteri-menteri yang ada di kabinetnya.
"Itu memang sudah kewajiban Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden. Karena berada dalam satu kabinet, tidak ada alasan bagi JK untuk tidak melindungi Menkumham," kata Lucius saat dihubungi Sindonews, Minggu (29/3/2015).
Lucius pun menampik langkah JK menentang hak angket DPR untuk Menkumham ini sebagai upaya melindungi aktor yang disebut-sebut sebagai pemecah belah Partai Golkar.
Menurut Lucius, suatu pemerintahan yang baik akan terwujud apabila koordinasi antara presiden, wakil presiden dan para menterinya berjalan dengan baik.
"Kalau kita berpikir konspiratif ya seperti itu jadinya. Seolah-olah langkah Menkumham ini dalam konteks sebagai kelompok yang ingin mengambil alih Golkar dari Aburizal Bakrie."
"Tapi saya konsisten mengatakan, memang sudah menjadi tugas JK untuk membela Menkumham karena dia ada di bawahnya. Terlepas dari apapun motivasinya, saya kira wajar jika JK membela menterinya, siapapun itu," imbuhnya.
(kri)
