Proyek Jalan Picu Kemacetan Kian Parah

JAKARTA - Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan berdampak bagi kemacetan di Ibu Kota. Lalu lintas yang sudah sangat padat kian macet. Para pengguna jalan pun harus lebih sabar saat melakukan perjalanan.

Pembangunan mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI, jalan layang khusus bus Transjakarta (busway) Ciledug- Tendean, hingga flyover Permata Hijau menyebabkan kemacetan lalu lintas semakin menggila.

Berdasarkan data polisi, pembangunan jalan layang busway Ciledug-Tendean menyebabkan kemacetan lalu lintas bertambah hingga satu jam. Jika sebelumnya kemacetan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB pada pagi hari, saat ini menjadi pukul 12.00 WIB. Pada malam hari sebelumnya kemacetan berakhir pukul 22.00 WIB, saat ini menjadi pukul 23.00 WIB.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, dampak kemacetan dari pembangunan saat ini akibat dari koordinasi antara pemerintah dan para pelaksana pembangunan tidak berjalan baik. Pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat maklum jika pembangunan memberi dampak kepadatan arus lalu lintas itu keliru. Pemerintah sebagai regulator harus memiliki alternatif dalam setiap pembangunan yang dilakukan.

Misalnya mengatur waktu atau merekayasa lalu lintas di titik-titik kemacetan. Sejumlahkebijakanbisadiambil. Saat jam-jam sibuk diberlakukan satu arah atau mengubah jam masuk kerja yang tidak berbarengan dan sebagainya. ”Selain itu, pemerintah juga bisa menyediakan bus-bus gratis di setiap titik kemacetan sehingga pemilik kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum dan kepadatan bisa terurai. Namun, yang terjadi saat ini pemerintah seperti pasrah dalam mengatasi dampak dari pembangunan,” kata Nirwono Yoga saat dihubungi kemarin.

Ke depan Nirwono meminta pemerintah membuat rencana pembangunan terjadwal dan tidak tumpang tindih seperti saat ini. Di negara tetangga seperti Singapura atau Australia, pembangunan tidak dilakukan di satu tempat. Pengaturan waktu pengerjaan proyek dan kerja masyarakat dipisahkan. Artinya saat masyarakat beraktivitas, tidak ada pembangunan yang berjalan.

”Di Jakarta saat ini pembangunan dipusatkan di selatan. Padahal masih banyak wilayah Jakarta yang membutuhkan pembangunan. Kalau begini, tidak heran jika survei warga semakin marah tanpa ada solusi yang tegas dari pemerintah dalam sebuah pembangunan,” ungkapnya. Sementara itu, arus lalu lintas dari Bundaran HI hingga Jembatan Semanggi akan ditutup pada Minggu (29/3) malam hingga Senin (30/3) pagi.

Penutupan ini terkait pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) Setiabudi. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Masdes Arrofi mengatakan, terkait proyek pembangunan MRT, pihaknya telah membongkar sejumlah JPO seperti di Bundaran HI, Blok M, dan terakhir JPO Setiabudi di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. ”Ini JPO terakhir yang akan kami bongkar karena fondasi JPO mengganggu konstruksi MRT,” kata Masdes.

Masdes menjelaskan, pembongkaran JPO Setiabudi dilakukan selama satu malam, mulai Minggu (29/3) pukul 22.00 WIB sampai Senin (30/3) pukul 05.00 WIB. Dengan pembongkaran tersebut, pihaknya terpaksa menutup jalur lalu lintas antaran Bundaran HI hingga Jembatan Semanggi. Pembongkaran JPO dibagi dua sisi. Pertama pembongkaran di sisi timur (depan Chaze Plaza) sekitar pukul 22.00- 01.30 WIB.

Lalu lintas dari Bundaran HI ke arah Blok M dialihkan melalui underpass Dukuh Bawah menuju Jalan RM Margono Djojohadikusumo-Jalan KH Mas Mansyur-Flyover Karet, kemudian kembali ke Jenderal Sudirman. Untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang dapat pula melalui Jalan Galunggung, berbelok ke kanan menuju Jalan HR Rasuna Said. Alternatif lain dari Bundaran HI belok kiri ke arah Jalan Imam Bonjol.

Sedangkan pembongkaran JPO sisi barat (depan Mid Plaza) dikerjakan pada pukul 01.30- 05.00 WIB. Lalu lintas dari Blok M ke arah Bundaran HI akan dialihkan melalui Jalan KH Mas Mansyur-Jalan RM Margono Djojohadikusumo-underpass Dukuh Bawah kemudian kembali ke Jalan Jenderal Sudirman.

”Setelah pekerjaan pembongkaran JPO selesai, lalu lintas akan kembali seperti semula. Pengguna jalan diimbau dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan, dan mengutamakan keselamatan di jalan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan menyayangkan mepetnya sosialisasi yang dilakukan Dishub yakni dua hari sebelum pelaksanaan. Seharusnya sosialisasitersebut dilakukan satu-dua minggu sebelum pelaksanaan sehingga pengguna jalan dapat mengetahui dan menyiapkan waktu dari jauh hari.”Itu kan jalan protokol meski malam kesibukan jalan tersebut tetap ada. Ini harus menjadi pelajaran untuk Dishub dalam melakukan sosialisasi apapun,” ujarnya.

Selain itu, mantan aktivis 1998 itu juga meminta Dishub dan kontraktor MRT menyiapkan penyeberangan alternatif yang tidak menyulitkan pejalan kaki. ”Pengguna jalan harus dapat keamanan dan kenyamanan ketika menyeberang di jalan protokol. Kami meminta harus ada alternatif sebelum pembongkaran dilakukan,” ungkapnya.

Bima setiyadi