Kisruh APBD DKI Berdampak ke Kota Bekasi
Kisruh APBD DKI Berdampak ke Kota Bekasi
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi ikut khawatir dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Akibat kekisruhan tersebut, Bekasi tidak kecipratan anggaran dari Ibu Kota salah satunya untuk pengelolaan sampah. Aktivitas buang sampah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan terganggu jika biaya kompensasi kepada warga Kota Bekasi Rp40 miliar tidak dibayar DKI Jakarta.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, aktivitas angkut dan buang sampah ke Bantargebang sangat ditentukan kebijakan Pemkot Bekasi. Jika akses ke TPST Bantargebang ditutup, DKI Jakarta bisa banjir sampah. ”Dampaknya sangat banyak jika APBD DKI tidak disahkan,” katanya kemarin.
Menurutnya, selama ini kompensasi sampah yang diterima digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur warga di sekitar area TPST seperti jalan, rumah ibadah, dan bangun publik lainnya. Dia berharap kisruh anggaran segera selesai dan APBD 2015 disahkan. ”Sebab, kebijakan anggaran DKI berhubungan dengan kepentingan sejumlah wilayah di sekitarnya,” ungkapnya.
Selain kompensasi sampah, Kota Bekasi juga tengah menunggu dana hibah Rp200 miliar. Dana hibah tersebut sedianya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, jika kisruh itu tetap berlanjut, dana hibah untuk daerah mitra tahun ini kemungkinan tidak akan cair.
Bantuan hibah itu sangat diperlukan Bekasi untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta. Salah satunya pembangunan lanjutan sisi selatan Kalimalang di Jalan KH Noer Ali hingga perbatasan dengan DKI Jakarta di Sumber Arta sebesar Rp60 miliar. Kemudian pembangunan lanjutan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur Rp30 miliar.
Termasuk pembangunan jembatan dan jalan Bojong Menteng Rp8,9 miliar, jalan lingkar utara Rp25 miliar, pelengkap Situ Rawa Bogo Rp3,2 miliar, dan sodetan Kompleks Bulog Rp3,7 miliar. Selanjutnya pembebasan penataan simpang pertigaan Sumir Rp2,6 miliar, pembebasan atau penataan simpang empat Bintara Rp3,4 miliar, penataan pertigaan, dan pelebaran dari Pasar Rebo-Komsen di Jatiasih Rp 11,5 miliar.
”Dana hibah dari DKI Jakarta itu sangat kami butuhkan. Kami berharap kisruh APBD DKI Jakarta sudah selesai,” ucapnya.
Abdullah m surjaya
Akibat kekisruhan tersebut, Bekasi tidak kecipratan anggaran dari Ibu Kota salah satunya untuk pengelolaan sampah. Aktivitas buang sampah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan terganggu jika biaya kompensasi kepada warga Kota Bekasi Rp40 miliar tidak dibayar DKI Jakarta.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, aktivitas angkut dan buang sampah ke Bantargebang sangat ditentukan kebijakan Pemkot Bekasi. Jika akses ke TPST Bantargebang ditutup, DKI Jakarta bisa banjir sampah. ”Dampaknya sangat banyak jika APBD DKI tidak disahkan,” katanya kemarin.
Menurutnya, selama ini kompensasi sampah yang diterima digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur warga di sekitar area TPST seperti jalan, rumah ibadah, dan bangun publik lainnya. Dia berharap kisruh anggaran segera selesai dan APBD 2015 disahkan. ”Sebab, kebijakan anggaran DKI berhubungan dengan kepentingan sejumlah wilayah di sekitarnya,” ungkapnya.
Selain kompensasi sampah, Kota Bekasi juga tengah menunggu dana hibah Rp200 miliar. Dana hibah tersebut sedianya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, jika kisruh itu tetap berlanjut, dana hibah untuk daerah mitra tahun ini kemungkinan tidak akan cair.
Bantuan hibah itu sangat diperlukan Bekasi untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta. Salah satunya pembangunan lanjutan sisi selatan Kalimalang di Jalan KH Noer Ali hingga perbatasan dengan DKI Jakarta di Sumber Arta sebesar Rp60 miliar. Kemudian pembangunan lanjutan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur Rp30 miliar.
Termasuk pembangunan jembatan dan jalan Bojong Menteng Rp8,9 miliar, jalan lingkar utara Rp25 miliar, pelengkap Situ Rawa Bogo Rp3,2 miliar, dan sodetan Kompleks Bulog Rp3,7 miliar. Selanjutnya pembebasan penataan simpang pertigaan Sumir Rp2,6 miliar, pembebasan atau penataan simpang empat Bintara Rp3,4 miliar, penataan pertigaan, dan pelebaran dari Pasar Rebo-Komsen di Jatiasih Rp 11,5 miliar.
”Dana hibah dari DKI Jakarta itu sangat kami butuhkan. Kami berharap kisruh APBD DKI Jakarta sudah selesai,” ucapnya.
Abdullah m surjaya
(ftr)
Explore More