Kubu Ical Dinilai Berlebihan Tangani Konflik Golkar
Sabtu, 21 Maret 2015 - 17:56 WIB
Kubu Ical Dinilai Berlebihan Tangani Konflik Golkar
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) dinilai berlebihan dalam menangani konflik internal dengan pihak Agung Laksono yang hingga kini belum juga berakhir.
Pasalnya, penyelesaian konflik dualisme yang dilakukan kubu Ical lebih banyak didominasi dengan tindakan di luar mekanisme internal partai. Salah satunya dengan melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly ke Bareskrim Mabes Polri.
"Karena sudah membawa kepengurusan partai keluar dari mekanisme internal penyelesainnya, dengan hak angket, lalu ke kepolisian, menarik gugatan di Jakbar (Jakarta Barat), di Jakut (Jakarta Utara) lalu di PTUN," kata pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Ia mengakui, kubu Ical memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum. Akan tetapi, penyelesaian konflik intenal partai seeloknya dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ada.
"Saya kira itu memang tindakan hukum yang bisa mereka ambil. Tetapi, proses politik itu dialogis, negosiasi di antara mereka sendiri," jelasnya.
Nico menegaskan, konflik internal Partai Golkar ini sendirinya merugikan partai berlogo pohon beringin tersebut. "Politisi di Partai Golkar harusnya sadar kalau mereka selalu terlibat dalam konflik yang rugi mereka sendiri," pungkasnya.
Pasalnya, penyelesaian konflik dualisme yang dilakukan kubu Ical lebih banyak didominasi dengan tindakan di luar mekanisme internal partai. Salah satunya dengan melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly ke Bareskrim Mabes Polri.
"Karena sudah membawa kepengurusan partai keluar dari mekanisme internal penyelesainnya, dengan hak angket, lalu ke kepolisian, menarik gugatan di Jakbar (Jakarta Barat), di Jakut (Jakarta Utara) lalu di PTUN," kata pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Ia mengakui, kubu Ical memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum. Akan tetapi, penyelesaian konflik intenal partai seeloknya dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ada.
"Saya kira itu memang tindakan hukum yang bisa mereka ambil. Tetapi, proses politik itu dialogis, negosiasi di antara mereka sendiri," jelasnya.
Nico menegaskan, konflik internal Partai Golkar ini sendirinya merugikan partai berlogo pohon beringin tersebut. "Politisi di Partai Golkar harusnya sadar kalau mereka selalu terlibat dalam konflik yang rugi mereka sendiri," pungkasnya.
(ysw)
