Ahok Minta Maaf

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf atas perkataan kasarnya dalam sebuah program wawancara di stasiun televisi swasta beberapa hari lalu. Ahok mengaku sikapnya merupakan luapan emosi yang terpendam lama.

”Kalau orang yang merasa tersinggung atau merasa tidak suka perkataan saya membawa bahasa toilet, ya saya minta maaf,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta kemarin. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan, situasi di internal Pemprov dan DPRD DKI Jakarta membuat dirinya sangat kesal.

Masih banyak pejabat, baik itu oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI maupun anggota legislatif yang berniat menggelembungkan anggaran. Padahal, di sisi lain banyak warga Jakarta yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi sekitar 40% anakanak di Jakarta putus sekolah.

”Kalau kamu hidup di tengah masyarakat yang begitu miskin, sementara oknum pejabat nyolong uang gila-gilaan dan dengan santungaya bahasaagama, kamu muak nggak kira-kira? Nah, itu ungkapan perasaan saya yang udah nggak tahan,” katanya.

Seperti diberitakan, Ahok mengungkapkan kata-kata tak etis ketika menjadi narasumber sebuah program dialog televisi swasta yang disiarkan langsung (live) Selasa (17/3) petang. Tak mampu menahan emosi, dengan muka merah padam Ahok mengobral kalimat-kalimat tak pantas. ”Itu t*ik-t*ik semua...,” kata Ahok merespons pertanyaan seputar penggelembungan anggaran APBD.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, presenter acara yang tampak terkejut dengan ungkapan tersebut mencoba menahan dan mengingatkan Ahok terutama dalam kapasitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. ”Pak, kita sedang live , dengan segala hormat...,” katanya.

Namun, saran itu tak membuat Ahok kendur. Masih dengan raut muka murka, suami Veronica Tan itu kembali mengumbar kata-kata tak pantas. ”Emang t*ik, terus kudu bilang apa???” katanya. Ahok menjelaskan, menurut teman-temannya, perkataan ”bahasa toilet” masih dinilai wajar apabila dibandingkan dengan kemunafikan atau kepura- puraan oknum pejabat yang hidup bermewah-mewahan.

Situasi seperti ini pula yang mendorongnya masuk dunia politik. Saat menjadi pengusaha, Ahok mengaku tidak mampu menolong orang miskin yang jumlahnya mencapai 500.000 atau bahkan semiliar orang.

”Makanya jujur saja, saya jadi politisi di tengah kemarahan, kemarahan melihat oknum pejabat yang korup, tapi santun luar biasa, tapi rakyat begitu miskin. Makanya saya marah. Itu kemuakan hati saya aja. Nggakbisa nahan, ya keluar,” tegasnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta DPRD selaku lembaga pengawas mengarahkan Ahok untuk bersikap dan memimpin dengan cara baik.

”Mendagri wajib menegakkan kode etik tentang pimpinan daerah yang tidak dapat menjadi teladan baik bagi anak-anak bangsa. Penegakan kode itu penting dilakukan untuk menjamin tegaknya good governance dan clean government,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh.

Sementara itu, Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) meminta Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada Ahok. Bagaimanapun sebagai seorang kepala daerah, Ahok mestinya memberikan teladan baik.

Lepas dari tekadnya memberangus korupsi, kalimat-kalimat caci maki tidak bisa dilontarkan begitu saja oleh kepala daerah. ”Akan sangat bahaya seorang pejabat bicara seperti itu, nantinya (yang melihat) pada mencontoh, apalagi anakanak,” kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan.

Dia menilai pernyataan Ahok dalam wawancara itu sudah keterlaluan. ”Sebagai gubernur harusnya Ahok bisa mengendalikan diri dan tidak lepas kontrol seperti itu,” katanya. Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya mengajak semua masyarakat untuk bersamasama mengingatkan pemimpinnya agar bertindak bijaksana.

Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang memaklumi tindakan-tindakan melanggar etika hanya demi kehebohan sesaat. Publik harus sadar bahwa tidak boleh republik ini dipimpin oleh seseorang yang mengumbar kata-kata yang memancing permusuhan.

”Sebab tidak mustahil hal itu nanti akan menimbulkan konflik. Pertikaian yang terus-menerus semakin tidak produktif bagi rakyat ini,” tegas dia.

Bima setiyadi/ sindonews