Polisi Diminta Selidiki APBD 2014
Polisi Diminta Selidiki APBD 2014
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan penyelidikan dugaan penyelewengan dana sejumlah program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 ke Polda Metro Jaya.
Saat ini Polda Metro Jaya sudah menelusuri kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang ditemukan pada APBD Perubahan 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyaknya ”permainan” anggaran pada APBD 2014. Dia sebenarnya sudah melaporkan semuanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal tahun lalu.
Sayangnya KPK hingga kini belum melakukan penelusuran. ”Sudah lupakan saja KPK. Lagi pula, polisijugasudah menanganinya. Kita serahkan saja semuanya. Saya nggak mau ikut campur lagi,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Ahok menjelaskan, anggaran siluman pada APBD 2014 banyak terjadi di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya pendidikan. Namun, dia tidak mau jika kasus tersebut dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo, yang pada 2014 lalu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan, munculnya anggaran siluman tersebut bukan saat pengusulan kegiatan, melainkan ada dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, tahun ini sistem pengadaan barang yang sebelumnya unit kini menjadi badan, bahkan kepalanya sudah distafkan. ”Jangan suudzon . Saya tidak tahu, tanya saja Pak Jokowi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, selain pengadaan UPS, rupanya ada juga anggaran yang cukup besar untuk peningkatan mutu ruang kelas sekitar Rp6 miliar untuk satu sekolah. Selainitu, ada juga anggaran pengadaan dan pengelolaan pohon yang menghabiskan sekitar Rp135,188 miliar. Kemudian, pengadaan tong sampah yang menghabiskan anggaran senilai Rp38,854 miliar.
Direktur Center for Budget Analysis(CBA) Uchok Sky Khadafi mengakui adanya temuan-temuan tersebut. Namun, dia belum dapat merinci berapa keuangan daerah yang dirugikan. Dia berharap polisi yang sedang menangani kasus tersebut dapat menuntaskannya. ”Sebagai penanggung jawab APBD saat itu, Jokowi harus dimintai keterangannya. Dia pasti mengetahuinya,” tegasnya.
Dua Calon Tersangka UPS
Sementara itu, Polda Metro Jaya terus menyelidiki pengadaan UPS di DKI Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan nama 49 perusahaan pemenang tender dipinjam seseorang. Selain itu, Polda Metro Jaya juga sudah mengantongi dua nama calon tersangka tindak pidana korupsi pengadaan UPS.
Kasubdit Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra mengatakan, 49 perusahaan pemenang tender hanya mendapat komisi atas pinjam pakai nama dalam proyek lelang UPS dari proyek yang menggunakan APBD 2014.
”Perusahaan-perusahaan ini mendapat komisi Rp54 juta untuk masing-masing perusahaan,” ujarnya. Ajie menuturkan, dari temuan tersebut pihaknya mengerucutkan dua calon tersangka yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soleman.
Mereka diduga kuat terlibat dalam permainan lelang yang bersumberdari APBDPerubahan 2014itu.”Duaorangitujelasterlibat. Tetapi untuk memperkuat dugaan tersebut, kami harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegasnya.
Diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menduga ada penyimpangan pengadaan UPS di 49 sekolah Jakarta Barat dan Pusat senilai Rp300 miliar. Dugaan muncul setelah BPKP melakukan pemeriksaan di sejumlah sekolah di Jakarta Barat. Penyidik Polda Metro Jaya menduga kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp50 miliar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada 87 saksi yang terkait kasus tersebut, namun baru 73 orang yang memenuhi panggilan. ”Ada 14 orang yang tidak hadir. Mereka ada yang mengonfirmasi ketidakhadirannya karena sakit, ada yang di luar negeri, dan ada juga yang tidak mengonfirmasi,” ujarnya.
Dia menyampaikan, proses penyidikan masih terus berjalan. Ada sekitar 50 orang lagi yang akan dipanggil dan diperiksa penyidik. Termasuk anggota DPRD dan distributor pengadaan UPS. ”Kami akan lihat aliran dana ke mana. Kemudian konspirasi apa yang muncul dalam pertemuanpertemuan. Ini kan harus kita gali,” ujarnya.
Kendati demikian, penyidik masih menutup rapat hasil dari penelusuran tersebut. Alasannya karena semua masih terus berproses guna mengungkap kasus ini. Menurut Martinus, jika belum 100% benar maka pihaknya tidak berani mengungkap ke publik. Apalagi selama ini penyidik bekerja atas dasar barang bukti, bukan asumsi.
”Kalau kita tidak cukup dengan bahan-bahan keterangan lain sebelumnya, itu tentu akan mudah dipatahkan pada saat pemeriksaan oleh saksi,” tandasnya.
Bima setiyadi/ Ridwansyah
Saat ini Polda Metro Jaya sudah menelusuri kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang ditemukan pada APBD Perubahan 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyaknya ”permainan” anggaran pada APBD 2014. Dia sebenarnya sudah melaporkan semuanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal tahun lalu.
Sayangnya KPK hingga kini belum melakukan penelusuran. ”Sudah lupakan saja KPK. Lagi pula, polisijugasudah menanganinya. Kita serahkan saja semuanya. Saya nggak mau ikut campur lagi,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Ahok menjelaskan, anggaran siluman pada APBD 2014 banyak terjadi di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya pendidikan. Namun, dia tidak mau jika kasus tersebut dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo, yang pada 2014 lalu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan, munculnya anggaran siluman tersebut bukan saat pengusulan kegiatan, melainkan ada dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, tahun ini sistem pengadaan barang yang sebelumnya unit kini menjadi badan, bahkan kepalanya sudah distafkan. ”Jangan suudzon . Saya tidak tahu, tanya saja Pak Jokowi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, selain pengadaan UPS, rupanya ada juga anggaran yang cukup besar untuk peningkatan mutu ruang kelas sekitar Rp6 miliar untuk satu sekolah. Selainitu, ada juga anggaran pengadaan dan pengelolaan pohon yang menghabiskan sekitar Rp135,188 miliar. Kemudian, pengadaan tong sampah yang menghabiskan anggaran senilai Rp38,854 miliar.
Direktur Center for Budget Analysis(CBA) Uchok Sky Khadafi mengakui adanya temuan-temuan tersebut. Namun, dia belum dapat merinci berapa keuangan daerah yang dirugikan. Dia berharap polisi yang sedang menangani kasus tersebut dapat menuntaskannya. ”Sebagai penanggung jawab APBD saat itu, Jokowi harus dimintai keterangannya. Dia pasti mengetahuinya,” tegasnya.
Dua Calon Tersangka UPS
Sementara itu, Polda Metro Jaya terus menyelidiki pengadaan UPS di DKI Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan nama 49 perusahaan pemenang tender dipinjam seseorang. Selain itu, Polda Metro Jaya juga sudah mengantongi dua nama calon tersangka tindak pidana korupsi pengadaan UPS.
Kasubdit Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra mengatakan, 49 perusahaan pemenang tender hanya mendapat komisi atas pinjam pakai nama dalam proyek lelang UPS dari proyek yang menggunakan APBD 2014.
”Perusahaan-perusahaan ini mendapat komisi Rp54 juta untuk masing-masing perusahaan,” ujarnya. Ajie menuturkan, dari temuan tersebut pihaknya mengerucutkan dua calon tersangka yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soleman.
Mereka diduga kuat terlibat dalam permainan lelang yang bersumberdari APBDPerubahan 2014itu.”Duaorangitujelasterlibat. Tetapi untuk memperkuat dugaan tersebut, kami harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegasnya.
Diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menduga ada penyimpangan pengadaan UPS di 49 sekolah Jakarta Barat dan Pusat senilai Rp300 miliar. Dugaan muncul setelah BPKP melakukan pemeriksaan di sejumlah sekolah di Jakarta Barat. Penyidik Polda Metro Jaya menduga kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp50 miliar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada 87 saksi yang terkait kasus tersebut, namun baru 73 orang yang memenuhi panggilan. ”Ada 14 orang yang tidak hadir. Mereka ada yang mengonfirmasi ketidakhadirannya karena sakit, ada yang di luar negeri, dan ada juga yang tidak mengonfirmasi,” ujarnya.
Dia menyampaikan, proses penyidikan masih terus berjalan. Ada sekitar 50 orang lagi yang akan dipanggil dan diperiksa penyidik. Termasuk anggota DPRD dan distributor pengadaan UPS. ”Kami akan lihat aliran dana ke mana. Kemudian konspirasi apa yang muncul dalam pertemuanpertemuan. Ini kan harus kita gali,” ujarnya.
Kendati demikian, penyidik masih menutup rapat hasil dari penelusuran tersebut. Alasannya karena semua masih terus berproses guna mengungkap kasus ini. Menurut Martinus, jika belum 100% benar maka pihaknya tidak berani mengungkap ke publik. Apalagi selama ini penyidik bekerja atas dasar barang bukti, bukan asumsi.
”Kalau kita tidak cukup dengan bahan-bahan keterangan lain sebelumnya, itu tentu akan mudah dipatahkan pada saat pemeriksaan oleh saksi,” tandasnya.
Bima setiyadi/ Ridwansyah
(ftr)
Explore More