RI-Jepang Sepakati Kerja Sama Militer

Jum'at, 20 Maret 2015 - 10:23 WIB
RI-Jepang Sepakati Kerja Sama Militer
RI-Jepang Sepakati Kerja Sama Militer
A A A
TOKYO - Indonesia dan Jepang akan memulai era baru kerja sama militer. Kedua negara akan menandatangani pakta pertahanan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan bilateral ke Tokyo, Jepang, pekan depan.

Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe siap menyambut Jokowi beserta serangkaian tawaran kerja sama yang mungkin akan diajukan Indonesia. Sebelumnya, Jepang telah menjalin kemitraan militer dengan Filipina dan Vietnam, dua negara ASEAN yang masih bertentangan dengan China terkait sengketa Laut China Selatan.

Upaya Jepang menggaet Indonesia dinilai sebagai langkah lanjutan menggalang dukungan untuk memperkuat persaingan dengan China. Jepang masih bersitegang dengan China terkait sengketa Laut China Timur. Sampai saat ini, permasalahan itu masih mengapung dan didiskusikan kedua negara.

Dalam kesepakatan baru, Indonesia-Jepang berencana membentuk program pelatihan bersama dan pertukaran teknologi militer. Saat ini kedua negara hanya melakukan pertukaran pelajar sekolah militer. Pemerintah tidak hanya akan memperkuat kerja sama dengan Jepang, Jokowi juga akan mengunjungi China seusai melawat ke Jepang.

Meskipun kesepakatan militer Indonesia-Jepang tidak mengikat, langkah tersebut menjadi simbol kedekatan kedua negara. Indonesia-Jepang ingin memperkuat hubungan pertahanan. Menurut pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang, itu akan menjadi kunjungan kenegaraan pertama Jokowi di luar Asia Tenggara.

Pakta pertahanan yang kemungkinan besar akan disepakati disebut sangat signifikan untuk kedua negara. Bagi Jepang, hubungan militer yang lebih erat dengan Indonesia bisa membuka peluang yang lebih baik bagi perusahaan peralatan militer Jepang. Di Indonesia, mereka bisa bersaing dengan Korea Selatan (Korsel).

Setelah mengunjungi Jepang, Jokowi akan langsung lepas landas ke China, mitra Indonesia yang sudah memiliki perjanjian pertahanan militer dan terikat secara hukum. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering menjadi penengah dalam konflik yang dihadapi negara tetangga, termasuk sengketa Laut China Selatan.

Klaim China di Laut China Selatan secara tidak langsung akan memengaruhi pelayaran perdagangan Jepang dalam melakukan pemasaran di Asia Tenggara. Mereka patut khawatir akan terisolasi jika China menguasai sebagian besar jalur Laut China Selatan yang menjadi jalur perdagangan kapalkapal besar Jepang. Kerja sama baru militer ini juga beriringan dengan kebijakan keamanan yang diperjuangkan Abe.

Sejak tahun lalu, dia ingin melonggarkan kekanganpasal9KonstitusiPasifik yang mengikat Jepang pasca- Perang Dunia Kedua. Dengan Konstitusi Pasifik itu, ruang gerak militer Jepang terbatas sebab mereka berjanji selamanya meninggalkan perang. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mendukung kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Apalagi Jepang merupakan salah satu negara maju dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ini merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah. “Bagus sekali, setahu saya baru kali ini (kerja sama pertahanan). Jepang negara maju dalam alutsista, anggaran pertahanannya cu-kup besar,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.

Menurut Tantowi, ada banyak manfaat yang dihasilkan dalam kerja sama pertahanan ini, di antaranya latihan bersama, kemudian bisa saling tukar ilmu pengetahuan dan membangun pertahanan yang kuat. Sebab basis utama kerja sama itu harus memenuhi tiga unsur, yakni tidak mengintervensi, saling menghormati dan menguntungkan.

Selama itu diterapkan, kerja sama bisa terus dibangun. “Kecuali dengan negaranegara tertentu seperti Israel di mana kita tidak ada kerja sama karena alasan diplomatik. Begitu juga dengan Taiwan karena Indonesia mengakui hanya satu China. Tapi hubungan dagang tetap terjalin,” ucapnya.

Tantowi menambahkan, kerja sama pertahanan yang akan dibangun Presiden Jokowi masih sebatas penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU ) yang berisi kesepakatan-kesepakatan dan mulai efektif ketika diubah menjadi UU.

Disinggung apakah kerja sama pertahanan ini sebagai respons atas meningkatnya intensitas ancaman di Laut China Selatan, Tantowi menegaskan kerja sama ini tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. “Ini semata-mata untuk mempererat hubungan kedua negara,” tegasnya.

Muh shamil/ Sucipto
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5828 seconds (0.1#10.140)