PAN Mulai Berseberangan dengan KMP

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak ikut mendukung rencana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Sikap PAN ini berbeda dengan sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyatakan siap menggalang penggunaan hak angket. Hak itu digunakan untuk menyelidiki kebijakan Menkumham yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"PAN di seluruh Indonesia termasuk Jakarta, ‎rakyat jenuh kalau politik gaduh, DPR gaduh, DPRD gaduh, berisik, ribut. Oleh karena itu PAN tidak ingin jadi bagian yang gaduh-gaduh," tutur Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Zulkifli, PAN ingin menjadi partai yang bisa memberikan solusi kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.. "Sekarang harga naik, nilai tukar juga naik karena apa-apa impor," ujar Ketua MPR itu.

Oleh karena itu, Zulkifli menandaskan lebih baik jika suasana politik menyejukan dan rakyat mendapatkan harapan untuk mendapatkan kehidupan lebih baik.

"Lelah kalau mendengar para elite, pemerintah terus bertarung karena tidak henti-henti saling melapor dan mengangket," tandas Zulkfli.

Sekadar mengingatkan, PAN semasa kepemimpinan Hatta Rajasa menjadi bagian dari KMP, bersama Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Zulkifli belum tentu memastikan PAN tidak ikut mendukung penggunaan hak angket.

"Ketua Fraksi PAN Mas Tjatur telah sependapat dengan ide (hak angket) ini. Karena, Mas Tjatur juga masih Ketua Fraksi PAN, kan pengunduran dirinya ditolak," tuturnya.