Polemik Remisi Belum Masuk Agenda Rapat Jokowi
Selasa, 17 Maret 2015 - 15:02 WIB
Polemik Remisi Belum Masuk Agenda Rapat Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi napi koruptor masih sebatas wacana, belum masuk dalam agenda rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sampai sekarang masih wacana (remisi). Belum diagendakan dalam rapat terbatas. Biasanya kalau untuk urusan seperti ini, kalau sudah siap, menteri yang berkaitan diagendakan dalam rapat. Tapi sampai sekarang belum ada agendanya," kata Andi di Istana, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Andi mengatakan, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Arahan presiden meminta Kumham agar rasa keadilan juga (diperhatikan)," ucapnya.
Menurut Andi, Kementerian Hukum dan HAM sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kajian untuk pengetatan pemberian remisi termasuk kepada terpidana korupsi.
"Jadi sebetulnya tidak secara spesifik melakukan kajian untuk melakukan remisi koruptor. Jadi secara keseluruhan melakukan sistem itu sehingga keadilan prinsip yang ada bisa diterapkan," tegasnya.
"Sampai sekarang masih wacana (remisi). Belum diagendakan dalam rapat terbatas. Biasanya kalau untuk urusan seperti ini, kalau sudah siap, menteri yang berkaitan diagendakan dalam rapat. Tapi sampai sekarang belum ada agendanya," kata Andi di Istana, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Andi mengatakan, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Arahan presiden meminta Kumham agar rasa keadilan juga (diperhatikan)," ucapnya.
Menurut Andi, Kementerian Hukum dan HAM sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kajian untuk pengetatan pemberian remisi termasuk kepada terpidana korupsi.
"Jadi sebetulnya tidak secara spesifik melakukan kajian untuk melakukan remisi koruptor. Jadi secara keseluruhan melakukan sistem itu sehingga keadilan prinsip yang ada bisa diterapkan," tegasnya.
(maf)
