Rombak Golkar di Parlemen Picu Konflik Kepentingan

JAKARTA - Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Imbasnya, Golkar kubu Agung bakal merombak posisi strategis di DPR.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, perombakan posisi strategis di DPR akan memicu konflik kepentingan yang sudah mereda.

Menurutnya, konflik kepentingan itu seperti kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai kekuatan pendukung pemerintahan.

"Membangun bangsa ini sebetulnya membutuhkan kondisi yang teduh, sinergisitas dan kebersamaan. Konflik internal Golkar dan PPP jelas merugikan partai itu sendiri dan mengganggu stabilitas politik," tutur Pangi saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Pangi menjelaskan, langkah Menkumham Yasonna yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono dinilai bentuk intervensi politik pemerintah. Sebab, pengesahan itu dilakukan secara sepihak.

Menurut dia, imbas dari pengesahan dan pengakuan pemerintah, membuat peta perpolitikan menjadi tidak seimbang. Pangi mengingatkan, masalah itu pernah dipraktikan pemerintah saat mengabulkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy (Romi).

Dikatakannya, meski sekarang status hukum kubu Djan Faridz lebih kuat karena memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri, namun pemerintah terkesan belum sudi mengakui kepengurusan mereka.

"Pemerintah mendapat keuntungan apabila kisruh parpol bisa cepat selesai, tentu akan lebih stabil kondisi politik. Tapi keputusan Menkuhman memperuncing kondisi politik," ujarnya.

Pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Golkar Agung Laksono langsung disambut dengan rencana Golkar versi Munas Ancol merombak posisi strategis di DPR. Golkar kubu Agung berencana akan mengganti ketua fraksi dan komisi DPR yang notabene diisi kader Golkar hasil kepengurusan Aburizal Bakrie.