Figur SBY Masih Dibutuhkan Partai

Senin, 16 Maret 2015 - 12:52 WIB
Figur SBY Masih Dibutuhkan...
Figur SBY Masih Dibutuhkan Partai
A A A
JAKARTA - DPP Partai Demokrat menghargai masukan dan kritik membangun yang disampaikan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat yang menginginkan ada regenerasi kepemimpinan partai.

Namun, pengurus pusat menilai figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dibutuhkan bagi partai. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ketokohan SBY belum terkalahkan kader Demokrat lain untuk menjadi kandidat ketua umum. ”Kita mencari tokoh minimal mendekati SBY,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, SBY merupakan tokoh nasional juga internasional yang mampu memimpin bangsa. Dia juga telah membuktikan keberhasilannya mendapat 21% suara pada Pemilu 2009 dan mendapat dukungan 10,19% pada Pemilu 2014. Tanpa kepemimpinannya, Demokrat mungkin hanya mendapat 5% suara.

”Demokrat ingin mendapat ketua umum yang bisa mengangkat kejayaan kembali pada 2019, hampir dipastikan kader ingin SBY jadi ketum. Kalau ada yang tidak ingin SBY naik, dia tidak menginginkan Demokrat bangkit,” sebutnya.

Terkait saran pendiri yang ingin mengusung calon ketum selain SBY, Syarief mengatakan, menghormati saran tersebut, namun yang berhak menentukan siapa yang menjadi ketum ditentukan oleh petugas partai di DPP, DPW, dan DPC. ”Kongres Partai Demokrat ini ditentukan oleh pemegang hak suara yang semua mengarah memilih SBY, aklamasi juga merupakan proses demokratis kok,” ucapnya.

Syarief juga mempersilakan jika ada kandidat lain yang ingin mengusulkan namanya menjadi ketum, namun hal tersebut dinilai sia-sia lantaran dukungan terhadap SBY sangat besar. ”Yang menilai itu pengurusyanglayakmaju. Siapa pun boleh maju kalau ada dukungan, tapi ada yang dukung tidak? Memenuhi persyaratan nggak?” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Vence Rumangkang menilai pernyataan yang diucapkan Syarief berlebihan. Demokrat merupakan partai kader dan setiap kader punya hak untuk menjadi ketua umum. ”Sah-sah saja mau aklamasi, tapi perkembangan ke depan bisa jadi lain,” ujarnya kemarin.

Dia juga menyatakan proses perencanaan aklamasi sebelum kongres merupakan tindakan yang kurang baik karena semua pengurus diatur untuk memilih siapa nanti saat kongres. Aklamasi disebut proses yang demokratis jika dilakukan secara spontan dan muncul saat kongres digelar nanti. ”Kalau aklamasi diatur sebelum kongres, tidak baik. Kalau baik, itu spontan, baru demokrasi,” ucapnya.

Sebagai pendiri, pihaknya juga menginginkan kongres keempat Demokrat yang digelar Mei nanti dapat berjalan secara demokratis tanpa ada tuntutan atau aturanaturan yang direncanakan.

Mula akmal
(ftr)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Lantik 1.177 Perwira...
Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Prabowo: Pangkat adalah Amanah dan Kepercayaan Rakyat
Prabowo Lantik 1.177...
Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Anugerahkan Adhi Makayasa ke Lulusan Terbaik
Akademisi UI: Indonesia...
Akademisi UI: Indonesia Perlu Regulasi Atasi Ancaman Spionase dan Siber
Belum Genap 2 Bulan...
Belum Genap 2 Bulan Jabat Kepala BGN, Nanik Mundur untuk Pengobatan Jantung
Prabowo Setujui Nanik...
Prabowo Setujui Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved