PAN Dukung Pembatasan Kampanye Pilkada di Medsos
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik aturan pembatasan kampanye di media sosial (medsos) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Anggota Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, pembatasan kampanye di medsos dengan dibatasi tiga akun, itu artinya masing-masing calon harus memiliki akun resmi yang dioperasikan oleh timses masing-masing.
“Dengan begitu, isi kampanye yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan oleh para kandidat,” kata Ketua Komisi VIII DPR itu saat dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.
Menurut Saleh, kalau setiap orang bisa mengkampanyekan calon tertentu, dikhawatirkan program-program yang tidak terealisasi akan ditagih oleh masyarakat. Pasalnya, program-program itu belum tentu berasal dari pikiran dan gagasan sang calon.
“Karena banyaknya akun yang bukan timses sehingga publik pun dibingungkan,” jelasnya.
Namun demikian, kata Saleh, pembatasan kampanye lewat medsos agak sulit diterapkan mengingat semua orang bisa berkampanye dan membuka akun sendiri. Bahkan, selama ini banyak akun palsu. Itu yang perlu dicarikan solusinya sebelum kebijakan ini diterapkan.
“Kalau memang bisa dibatasi akun untuk kampanye, itu sangat baik. Sehingga tak ada kandidat yang memonopoli medsos dalam berkampanye seperti pada pilpres lalu,” tandasnya.
Menurut Anggota Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, pembatasan kampanye di medsos dengan dibatasi tiga akun, itu artinya masing-masing calon harus memiliki akun resmi yang dioperasikan oleh timses masing-masing.
“Dengan begitu, isi kampanye yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan oleh para kandidat,” kata Ketua Komisi VIII DPR itu saat dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.
Menurut Saleh, kalau setiap orang bisa mengkampanyekan calon tertentu, dikhawatirkan program-program yang tidak terealisasi akan ditagih oleh masyarakat. Pasalnya, program-program itu belum tentu berasal dari pikiran dan gagasan sang calon.
“Karena banyaknya akun yang bukan timses sehingga publik pun dibingungkan,” jelasnya.
Namun demikian, kata Saleh, pembatasan kampanye lewat medsos agak sulit diterapkan mengingat semua orang bisa berkampanye dan membuka akun sendiri. Bahkan, selama ini banyak akun palsu. Itu yang perlu dicarikan solusinya sebelum kebijakan ini diterapkan.
“Kalau memang bisa dibatasi akun untuk kampanye, itu sangat baik. Sehingga tak ada kandidat yang memonopoli medsos dalam berkampanye seperti pada pilpres lalu,” tandasnya.
(kri)