Rupiah Butuh Solusi Cepat

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mesti disikapi secara serius. Pemerintah tidak boleh main-main dan harus bergerak cepat untuk mengatasi keterpurukan kurs rupiah.

“Jangan hanya (pemerintah) mengatakan aman-aman saja tanpa melakukan tindakan-tindakan karena masalahnya bersifat struktural,” ujar Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian,danPengembangan Ekonomi (LP3E)Kadin Indonesia Didik J Rachbinidi Jakartakemarin. Dia menuturkan, sekarang ini perekonomian memang tidak bergoyang kencang karena masih adamodal portofolio yang masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Didik mengingatkan transaksi berjalan (current account) minus karena nilai impor lebih besar dibanding ekspor. “Jadi ini pertama kali setelah empat dekade itu neraca perdagangan defisit karena mayoritas ekspor kita bahan mentah, sementara bahan mentah itu turunharganyadipasar,”ujarnya.

Didik berharap ada paket kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.“ Semestinya rupiah pada masa Jokowi ini minimal bertahan bahkan mungkin bisa kuat,”imbuhnya. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Indonesia banyak mengimpor bahan pokok sehingga pelemahan rupiah membuat kualitas hidup rakyat kurang mampu semakin berat.

Karena itu, harus ada tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi pelemahan rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar. Nilai tukar rupiah terus terpuruk terhadap dolar AS belakangan ini.Kemarin, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), tercatatmata uang rupiah di posisi Rp13.191 per dolarAS, atau lebih lemah dibandingkan Kamis(12/3),Rp13.176per dolarAS.

Anggota Komisi VI DPR Wahyu Sanjaya meminta pemerintah segera bertindak karena pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp13.000 perdolar AS telah berdampak psikologis bagi dunia usaha. Otoritas fiskal dan moneter seharusnya bertindak dengan menggunakan beragam instrument yang dimiliki. “Tentunya, kita tidak bisa menunggu hingga rupiah di kisaran Rp14.000 atau bahkan Rp17.000 karena bisa tidak makan rakyat jika dibiarkan,”katanya.

Cenderung Ketat

BI mengaku telah memiliki arah kebijakan terkait dengan pelemahan rupiah, di antaranya bank sentral akan fokus menjaga stabilitas makroekonomi. BI tetapakan menjalankan kebijakan moneter cenderung ketat. “Jadi, arah BI secara umum moneter akan tetap dijaga bias ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kita akan menjaga inflasikearah4%,”ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo.

BI juga mempunyai arah kebijakan untuk mengarahkan defisittransaksi berjalan (current accountdeficit/CAD) keangka yang lebih sehat, yaituminus2,5-3%. Kebijakan lainnya yakni mendorong upaya pengelolaan utang luar negeri yang sehat.“Kita sudah keluarkan satu peraturan bagaimana mengelola utang luar negeri yang lebih sehat dan ini sudah diterapkan,” ujarnya.

Kemudian, bank sentral akan mendorong upaya pendalaman pasar uang, seperti tersedianya fasilitas lindungnilai(hedging).Terakhir,BI terus mendorong penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri.“Yangtadiitu arah kebijakan BI dan kami koordinasi dengan pemerintah,”ucapnya. Mantan direktur utama Bank Mandiri itu meyakinkan masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Pasalnya, depresiasi rupiah tidak separah mata uang negara-negara lain. Dia menuturkan, tahun2014 lalu rupiah terdepresiasi sekitar 1,8%,sementara ringgit Malaysia 6%, real Brasil 12,5%, dan lira Turki8%. “Jadi jika bandingkan dengan itu, Indonesia tidak terlalu buruk. Jangan membuat kondisi panik,”tegas Agus. Sementara itu, pemerintah Senin (16/3) depan siap mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat struktur ekonomi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, paketkebijakan yang segera diumumkan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kebijakan struktural ekonomi kedepan,termasuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Peraturan semuahari Senin (diterbitkan).

Baru hari Senin dalam rapat kabinet untuk membereskan aturannya, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, ada peraturan pemerintah juga, sehingga begitu selesai bisa (langsung) jalan,”ujar Sofyan. Paket kebijakan ekonomi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dirapatkan bersama tim ekonomi diKantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin siang.

Paket kebijakan ekonomi itu hingga saat ini masih akan terus difinalisasi hingga pintu Kementerian Hukum dan HAM.“(Kebijakan) yang lebih lanjut (dibahas) soal ekonomi kita baik tentang insentif, bagaimana mendorong ekspor,pariwisata,mengurangi inefisiensi dalam system logistik, dan ada banyak lagi rencana paket yang akan kita (luncurkan) ini,”ungkapnya.

Dia mengungkapkan, paket kebijakan yang telah dilaporkan ke Presiden Jokowi antara lain mengenai insentif pajak untuk ekspor. Selain itu bagi yang melakukan reinvestasi laba di dalam negeri, pemerintah juga akan memberikan insentif pajak dalam berbagai bentuk. Mantan menteri BUMN tersebut menjelaskan, insentif pajak akan diberikan melalui persyaratan khusus, seperti besarnya lapangan pekerjaan yang diciptakan.

Begitu pula nilai ekspor yang dilakukan perusahaan.“Semakin besar ekspornya, semakin besar diberikan tax incentive, itusalah satu contohnya,”ujarnya. Selain pemberian insentif pajak, juga akan diberlakukan bea antidumping, perluasan implementasi bebas visa, danpengaturan penggunaan biofuel. Empat negara disiapkan untuk bebas visa, yaitu China, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia.

Saat ini pemerintah telah bekerjasama dengan 15 negara sahabat untuk kunjungan bebas visa. “Akan diberikan bebas visa sehingga kita harapkan 19 negara ini sudah meng-cover 95% turis yang datang ke Indonesia. Akan terus dilakukan studi untuk menambah (bebas visa) agar turis bisa menjadi salah satu sumber penambahan devisa,” tuturnya. ?

Kunthifahmarsandy/hafidfuad/oktiani endarwati/rarasati syarief/ant