Manuver Menkumham Bikin Suhu Politik Kembali Memanas
Kamis, 12 Maret 2015 - 07:32 WIB
Manuver Menkumham Bikin Suhu Politik Kembali Memanas
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), dengan adanya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait Partai Golkar, situasi politik jadi tidak kondusif.
Pasalnya, jika langkah para pembantunya yang salah dibiarkan saja, maka politik saling 'ngerjain' akan terus terjadi, yang akan membuat proses pembangunan akan terganggu.
"Apa yang dilakukan Menkumham akan membuat munculnya kembali polarisasi yang selama ini sudah mulai hilang," tegas Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Maret 2015.
Lebih jauh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jika dulu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan untuk tidak saling intervensi antar partai politik (parpol).
Karena, dulu PDIP juga pernah menjadi korban intervensi pemerintah di era orde baru. "PDIP sekarang jadi penguasa, sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenkumham menerima hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Laksono.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, keputusan itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 5 UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
"Yaitu ketentuan yang mengatakan Mahkamah Partai final dan mengikat," kata Yasonna dalam keterangan persnya di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa 10 Maret.
Dia menjelaskan, keputusan ini dilandasi surat mereka terdahulu pada 15 Desember 2015 yang meminta perselisihan internal Partai Golkar diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
"Kita mengatakan perselisihan hasil Munas Bali dan Ancol adalah perselisihan internal partai politik harus diselesaikan secara internal melalui mekanisme partai yaitu Mahkamah Partai," pungkasnya.
Pasalnya, jika langkah para pembantunya yang salah dibiarkan saja, maka politik saling 'ngerjain' akan terus terjadi, yang akan membuat proses pembangunan akan terganggu.
"Apa yang dilakukan Menkumham akan membuat munculnya kembali polarisasi yang selama ini sudah mulai hilang," tegas Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Maret 2015.
Lebih jauh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jika dulu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan untuk tidak saling intervensi antar partai politik (parpol).
Karena, dulu PDIP juga pernah menjadi korban intervensi pemerintah di era orde baru. "PDIP sekarang jadi penguasa, sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP," pungkasnya.
Sebelumnya, Kemenkumham menerima hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Laksono.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, keputusan itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 5 UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
"Yaitu ketentuan yang mengatakan Mahkamah Partai final dan mengikat," kata Yasonna dalam keterangan persnya di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa 10 Maret.
Dia menjelaskan, keputusan ini dilandasi surat mereka terdahulu pada 15 Desember 2015 yang meminta perselisihan internal Partai Golkar diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
"Kita mengatakan perselisihan hasil Munas Bali dan Ancol adalah perselisihan internal partai politik harus diselesaikan secara internal melalui mekanisme partai yaitu Mahkamah Partai," pungkasnya.
(maf)
