Fadli Zon: Isu KMP Boikot Pilkada Hoax
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah kabar Koalisi Merah Putih (KMP) akan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015. Lantaran protes terhadap keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
Fadli mengatakan, isu boikot pilkada yang disebut-sebut diserukan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah kabar palsu. Ia mengaku, hingga kini KMP belum pernah membicarakan persoalan boikot pilkada.
Sebaliknya, kata wakil ketua DPR ini, KMP justru sangat berambisi untuk dapat merebut posisi kepala daerah secara maksimal.
"Hingga saat ini juga enggak ada pembicaraan soal pemboikotan pilkada. Kita tidak pernah bicara soal pilkada, itu hoax. Itu siapa yang ngomong? Kalau pilkada harus kita rebut, masa mau boikot," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).
Terkait wacana pelaksanaan pilkada langsung dan serentak pada tahun 2015 ini, Fadli mengatakan, KMP belum menyiapkan strategi khusus. Pihaknya, lanjut Fadli, ingin terlebih dahulu menganalisa secara detail bagaimana pendapat-pendapat di daerah.
"Memang kalau pilkada langsung dinamika politik di daerah itu berbeda dengan di nasional, pusat. Kita akan lihat secara kasus perkasus di daerah," kata Fadli.
Fadli mengatakan, isu boikot pilkada yang disebut-sebut diserukan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah kabar palsu. Ia mengaku, hingga kini KMP belum pernah membicarakan persoalan boikot pilkada.
Sebaliknya, kata wakil ketua DPR ini, KMP justru sangat berambisi untuk dapat merebut posisi kepala daerah secara maksimal.
"Hingga saat ini juga enggak ada pembicaraan soal pemboikotan pilkada. Kita tidak pernah bicara soal pilkada, itu hoax. Itu siapa yang ngomong? Kalau pilkada harus kita rebut, masa mau boikot," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).
Terkait wacana pelaksanaan pilkada langsung dan serentak pada tahun 2015 ini, Fadli mengatakan, KMP belum menyiapkan strategi khusus. Pihaknya, lanjut Fadli, ingin terlebih dahulu menganalisa secara detail bagaimana pendapat-pendapat di daerah.
"Memang kalau pilkada langsung dinamika politik di daerah itu berbeda dengan di nasional, pusat. Kita akan lihat secara kasus perkasus di daerah," kata Fadli.
(kri)