DPR Masih Pertanyakan BG, Pencalonan Badrodin Tidak Mulus
DPR Masih Pertanyakan BG, Pencalonan Badrodin Tidak Mulus
A
A
A
JAKARTA - Proses pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diprediksi menemui hambatan.
Pencalonan Badrodin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan menemui kendala di DPR. Hal itu karena banyak anggota Komisi III DPR yang masih mempertanyakan alasan Jokowi membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan banyak anggota Komisi III DPR yang menilai alasan Jokowi membatalkan pencalonan BG menjadi Kapolri lalu menggantinya dengan Wakapolri Badrodin masih sumir.
"Komisi III menilai penjelasan Presiden perlu diutuhkan dan diperdalam lagi. Ini harus jelas parameternya. Tidak cukup alasan pergantian itu karena untuk menciptakan ketenangan. Itu enggak cukup," tutur Nasir dalam keterangan persnya, Senin 9 Maret 2015.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menampik adanya kemungkinan langkah Badrodin menjadi Kapolri tidak akan berjalan mulus. "Informasi yang saya dengar, sepertinya memang perjalanan ini (Badrodin Haiti) tidak mulus," katanya.
Kalaupun akhirnya disepakati digelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Nasir menyarankan agar setiap fraksi diberikan waktu satu hari untuk melakukan hal itu.
Nasir menilai mekanisme tersebut bisa dilakukan. Undang-undang memberikan waktu bagi DPR menggelar uji kepatutan calon Kapolri paling lama 20 hari.
"Kan ada 10 fraksi. Jadi (fit and proper test) 10 hari. Tergantung fraksi mau menggunakan atau tidak. Hal ini kami sarankan agar Komisi III mendapat pandangan serius oleh publik dan tak dinilai main-main dalam menentukan calon pimpinan Polri," tutur Nasir.
Pencalonan Badrodin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan menemui kendala di DPR. Hal itu karena banyak anggota Komisi III DPR yang masih mempertanyakan alasan Jokowi membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan banyak anggota Komisi III DPR yang menilai alasan Jokowi membatalkan pencalonan BG menjadi Kapolri lalu menggantinya dengan Wakapolri Badrodin masih sumir.
"Komisi III menilai penjelasan Presiden perlu diutuhkan dan diperdalam lagi. Ini harus jelas parameternya. Tidak cukup alasan pergantian itu karena untuk menciptakan ketenangan. Itu enggak cukup," tutur Nasir dalam keterangan persnya, Senin 9 Maret 2015.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menampik adanya kemungkinan langkah Badrodin menjadi Kapolri tidak akan berjalan mulus. "Informasi yang saya dengar, sepertinya memang perjalanan ini (Badrodin Haiti) tidak mulus," katanya.
Kalaupun akhirnya disepakati digelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Nasir menyarankan agar setiap fraksi diberikan waktu satu hari untuk melakukan hal itu.
Nasir menilai mekanisme tersebut bisa dilakukan. Undang-undang memberikan waktu bagi DPR menggelar uji kepatutan calon Kapolri paling lama 20 hari.
"Kan ada 10 fraksi. Jadi (fit and proper test) 10 hari. Tergantung fraksi mau menggunakan atau tidak. Hal ini kami sarankan agar Komisi III mendapat pandangan serius oleh publik dan tak dinilai main-main dalam menentukan calon pimpinan Polri," tutur Nasir.
(dam)
Explore More