Teguran Fahri Hamzah untuk KPK
Senin, 09 Maret 2015 - 16:12 WIB
Teguran Fahri Hamzah untuk KPK
A
A
A
JAKARTA - Pemimpin DPR menjadwalkan pertemuan dengan Pelaksana tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan yang sedianya akan dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemudian ditunda hingga Selasa 10 Maret 2015. Lantas apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan antara pemimpin DPR dan Plt Komisioner KPK hanya silaturahmi biasa. Namun diakui Fahri, secara khusus akan dibahas kisruh KPK dan Polri yang belum berakhir.
"Saya sendiri ingin mengingatkan peran dasar KPK berdasarkan Undang-undang (UU), yakni untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, Polri dan Kejaksaan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebagai lembaga yang menjadi tumpuan masyarakat dalam memberantas korupsi, KPK seharusnya dapat melakukan koordinasi yang baik dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Alasannya, dua institusi penegak hukum induk, yakni Polri dan Kejagung memiliki sumber daya lebih banyak dari pada KPK. Dengan demikian, pemberantasan korupsi akan bisa berjalan dengan baik dan merata ke setiap daerah.
"Jangan karena sok, hanya saya yang berantas korupsi, akhirnya kecemplung," tandas Fahri.
Pertemuan yang sedianya akan dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemudian ditunda hingga Selasa 10 Maret 2015. Lantas apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan antara pemimpin DPR dan Plt Komisioner KPK hanya silaturahmi biasa. Namun diakui Fahri, secara khusus akan dibahas kisruh KPK dan Polri yang belum berakhir.
"Saya sendiri ingin mengingatkan peran dasar KPK berdasarkan Undang-undang (UU), yakni untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, Polri dan Kejaksaan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebagai lembaga yang menjadi tumpuan masyarakat dalam memberantas korupsi, KPK seharusnya dapat melakukan koordinasi yang baik dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Alasannya, dua institusi penegak hukum induk, yakni Polri dan Kejagung memiliki sumber daya lebih banyak dari pada KPK. Dengan demikian, pemberantasan korupsi akan bisa berjalan dengan baik dan merata ke setiap daerah.
"Jangan karena sok, hanya saya yang berantas korupsi, akhirnya kecemplung," tandas Fahri.
(maf)
