Putusan Mahkamah Partai Tidak Bisa Jadi Rujukan

PUTUSAN Mahkamah Partai Golkar yang terbelah dinilai tidak bisa jadi pegangan bagi dua kubu yang bertikai.

Pengamat hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, tidak bisa sebuah putusan didasarkan pada pendapat hakim masing-masing, melainkan harus satu kesatuan meski kenyataannya ada dissenting opinion . Untuk itulah, menurut dia, mengapa dalam menangani sengketa jumlah hakim harus ganjil karena jika dilakukan voting harus ada yang menang dan kalah. “Jadi dalam bahasa hukum, putusan tidak bisa menyatakan si A bilang begini dan si B bilang begitu. Itu bukan putusan, tapi pendapat masing-masing.

Dengan putusan demikian, tidak bisa dipakai pegangan oleh para pihak,” ucapnya kemarin. Asep menambahkan, bila melihat amar putusan, lembaga yang tepat adalah pengadilan ketika putusan Mahkamah Partai tidak bisa menjadi rujukan. Dengan putusan terbelah seperti itu, kata dia, tidak satu kubu pun yang bisa mengklaim menang. “Forum berikutnya yang tepat adalah peradilan. Lembaga tersebut yang akan memutuskan dengan asumsi putusan Mahkamah Partai tidak bisa dijadikan pegangan bagi partai. Kubu Agung tidak bisa klaim menang,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, dengan putusan Mahkamah Partai kemarin itu, drama di Partai Golkar akan makin panjang. Menurut dia, perselisihan hanya bisa berakhir cepat jika Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung memutuskan untuk islah. “Putusan Mahkamah Partai ini hanya menambah rumit dan bukan menjadi akhir dari sengketa Partai Golkar. Ini akan lanjut lagi ke pengadilan,” ujarnya tadi malam.

Menurutnya, konflik Golkar berlarut-larut karena banyak pihak yang berkepentingan terlibat di dalamnya, termasuk pemerintah. Tarik-menarik terjadi karena keputusan soal siapa yang akan memimpin Golkar, apakahARBatauAgungLaksono, juga ditunggu pemerintah karena akan memengaruhi arah koalisi ke depan. “Posisi Golkar apakah nanti akan di Koalisi Merah Putih (KMP) atau justru keluar, kan ini hal lain yang juga menarik ditunggu. Ini yang membuat drama Golkar berkepanjangan,” ujarnya.

Dia menilai konflik Golkar akan berakhir dengan sendirinya ketika situasi memang sudah mengharuskan selesai. Jika posisi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah stabil, dalam artiapakahtetapberada diKoalisi Indonesia Hebat (KIH) atau justru ke KMP, maka di situlah kisruh Golkar akan berakhir.

“Kalau situasi politik tidak gaduh lagi, Golkar akan selesai dengan sendirinya. Tapi dalam situasi seperti ini, mereka memang masih dimain-mainin ,” ujarnya.

Sucipto