Kapasitas Jokowi sebagai Presiden Dinilai Lemah
Jum'at, 27 Februari 2015 - 19:27 WIB
Kapasitas Jokowi sebagai Presiden Dinilai Lemah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lamban dalam mengambil keputusan politik negeri ini. Salah satu yang terbaru adalah sikap Jokowi, dalam penyelesaian polemik antara KPK dan Polri.
Ketua DPP Partai Perindo Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, keputusan politik yang lamban diambil Jokowi adalah cerminan dari lemahnya kapasitas mantan Wali Kota Solo itu sebagai kepala negara.
"Kapasitas Jokowi memang lemah sebagai kepala negara. Dia (Jokowi) harus membangun tim yang kuat untuk mem-backup kerja presiden," kata Arya dalam diskusi bulanan Partai Perindo bertema "Api Dalam Sekam Istana Negara" di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Sebagai kepala negara, Jokowi adalah sosok lemah secara politik. Menurut Arya, dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang tidak memegang posisi kunci di partai politik (parpol) mana pun.
Arya menyarankan agar Jokowi segera mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan partai. Jika salah satu opsi ini tidak dilakukan, lanjut arya, maka selama lima tahun ke depan, Indonesia akan dipimpin oleh seorang sosok petugas partai.
"Jokowi perlu merebut salah satu tampuk kekuasaan partai. Cara bekerja Jokowi yang dipengaruhi partai, karena dia berada di posisi petugas partai," ucap Arya.
Jika upaya merebut kursi pemimpin partai ini gagal, Jokowi selaku presiden masih memiliki opsi untuk berpindah koalisi. Menurut Arya, posisi tawar Jokowi akan lebih besar jika ia berani berpindah koalisi.
"Saat berpindah koalisi, Jokowi bisa mengangkat bargain (posisi tawar). Meski, pindah koalisi adalah langkah politik paling berat," tandasnya.
Ketua DPP Partai Perindo Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, keputusan politik yang lamban diambil Jokowi adalah cerminan dari lemahnya kapasitas mantan Wali Kota Solo itu sebagai kepala negara.
"Kapasitas Jokowi memang lemah sebagai kepala negara. Dia (Jokowi) harus membangun tim yang kuat untuk mem-backup kerja presiden," kata Arya dalam diskusi bulanan Partai Perindo bertema "Api Dalam Sekam Istana Negara" di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Sebagai kepala negara, Jokowi adalah sosok lemah secara politik. Menurut Arya, dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang tidak memegang posisi kunci di partai politik (parpol) mana pun.
Arya menyarankan agar Jokowi segera mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan partai. Jika salah satu opsi ini tidak dilakukan, lanjut arya, maka selama lima tahun ke depan, Indonesia akan dipimpin oleh seorang sosok petugas partai.
"Jokowi perlu merebut salah satu tampuk kekuasaan partai. Cara bekerja Jokowi yang dipengaruhi partai, karena dia berada di posisi petugas partai," ucap Arya.
Jika upaya merebut kursi pemimpin partai ini gagal, Jokowi selaku presiden masih memiliki opsi untuk berpindah koalisi. Menurut Arya, posisi tawar Jokowi akan lebih besar jika ia berani berpindah koalisi.
"Saat berpindah koalisi, Jokowi bisa mengangkat bargain (posisi tawar). Meski, pindah koalisi adalah langkah politik paling berat," tandasnya.
(maf)
