Jokowi -PDIP Perlu Perbaiki Komunikasi
Kamis, 26 Februari 2015 - 11:35 WIB
Jokowi -PDIP Perlu Perbaiki Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-PDIP saat ini masih terjadi kerenggangan lantaran sejumlah aspirasi partai tidak diakomodasi secara proporsional.
Karena itu, kedua belah pihak disarankan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan agar tidak mengganggu jalanya pemerintahan. Direktur Eksekutif Political Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto mengatakan, jika tidak mau situasi tersebut dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh suasana, semestinya kedua pihak saling berkomunikasi.
“Kunci pertama yang harus dipahami kedua pihak, sekarang mereka itu renggang, tidak kondusif, atau dalam keadaan politik sekarang tidak sebagus saat dicalonkan. Kalau itu sudah dipahami, mereka harus mau menurunkan ego politiknya,” kata Heri di Jakarta kemarin. Menurut Heri, pemahaman untuk menurunkan ego politik berarti di satu sisi Jokowi sebagai kader harus menyadari bahwa tanpa PDIP dia tidak akan bisa seperti sekarang ini.
Di sisi lain, PDIP dan khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menyadari, betapapun Jokowi adalah kader, sekarang ini dia sudah menjadi presiden sehingga harus ditempatkan sebagai orang yang punya otoritas kebijakan berbangsa dan bernegara. “Kalau sudah saling menyadari dan memahami posisinya, ke depan komunikasi dan hubungannya sudah lebih enak,” ujarnya.
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya memang menyadari bahwa ada upaya yang membenturkan posisi Jokowi dan PDIP. Padahal, sejak awal pencalonan, PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, sudah menegaskan kepada semua kader untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi.
“Keputusan resmi rakernas adalah menetapkan PDIP sebagai partai pemerintah yang artinya posisi PDIP selalu di belakang Presiden Jokowi untuk menyukseskan programprogramnya,” kata dia. Kalaupun dalam dinamikanya ada kritik yang disampaikan kader PDIP, menurut dia, sudah tentu hal itu bukan dalam posisi menyerang atau menolak apa yang menjadi kebijakan Jokowi.
Tapi semata-mata memberikan masukan sebatas pada ranah yang masih dimungkinkan, bukan intervensi ataupun memaksakan kehendak. Sejumlah kelompok relawan pendukung dan pengusung Presiden Jokowi meminta agar Presiden segera melakukan penggantian atau penyusunan ulang Kabinet Kerja-nya. Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu menyatakan Nawacita hanya akan menjadi jargon yang sia-sia saja jika tidak diaplikasikan pada program- program yang nyata.
Misi tersebut juga akan berjalan tanpa hasil jika dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengerti konsep Nawacita. “Nawacita bisa terealisasi dalam pengelolaan negara, membangun bangsa yang mandiri, tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak punya visi dan misi yang sama,” tandasnya.
Rahmat sahid/ mula akmal
Karena itu, kedua belah pihak disarankan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan agar tidak mengganggu jalanya pemerintahan. Direktur Eksekutif Political Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto mengatakan, jika tidak mau situasi tersebut dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh suasana, semestinya kedua pihak saling berkomunikasi.
“Kunci pertama yang harus dipahami kedua pihak, sekarang mereka itu renggang, tidak kondusif, atau dalam keadaan politik sekarang tidak sebagus saat dicalonkan. Kalau itu sudah dipahami, mereka harus mau menurunkan ego politiknya,” kata Heri di Jakarta kemarin. Menurut Heri, pemahaman untuk menurunkan ego politik berarti di satu sisi Jokowi sebagai kader harus menyadari bahwa tanpa PDIP dia tidak akan bisa seperti sekarang ini.
Di sisi lain, PDIP dan khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menyadari, betapapun Jokowi adalah kader, sekarang ini dia sudah menjadi presiden sehingga harus ditempatkan sebagai orang yang punya otoritas kebijakan berbangsa dan bernegara. “Kalau sudah saling menyadari dan memahami posisinya, ke depan komunikasi dan hubungannya sudah lebih enak,” ujarnya.
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya memang menyadari bahwa ada upaya yang membenturkan posisi Jokowi dan PDIP. Padahal, sejak awal pencalonan, PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, sudah menegaskan kepada semua kader untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi.
“Keputusan resmi rakernas adalah menetapkan PDIP sebagai partai pemerintah yang artinya posisi PDIP selalu di belakang Presiden Jokowi untuk menyukseskan programprogramnya,” kata dia. Kalaupun dalam dinamikanya ada kritik yang disampaikan kader PDIP, menurut dia, sudah tentu hal itu bukan dalam posisi menyerang atau menolak apa yang menjadi kebijakan Jokowi.
Tapi semata-mata memberikan masukan sebatas pada ranah yang masih dimungkinkan, bukan intervensi ataupun memaksakan kehendak. Sejumlah kelompok relawan pendukung dan pengusung Presiden Jokowi meminta agar Presiden segera melakukan penggantian atau penyusunan ulang Kabinet Kerja-nya. Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu menyatakan Nawacita hanya akan menjadi jargon yang sia-sia saja jika tidak diaplikasikan pada program- program yang nyata.
Misi tersebut juga akan berjalan tanpa hasil jika dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengerti konsep Nawacita. “Nawacita bisa terealisasi dalam pengelolaan negara, membangun bangsa yang mandiri, tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak punya visi dan misi yang sama,” tandasnya.
Rahmat sahid/ mula akmal
(ars)
