Obama Gunakan Hak Veto Pertama
Kamis, 26 Februari 2015 - 10:31 WIB
Obama Gunakan Hak Veto Pertama
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menggunakan hak veto untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden untuk menghentikan proyek pipanisasi Keystone XL.
Menurut Juru Bicara Gedung Putih Josh Earnest, Obama memveto rancangan undangundang (RUU) tentang proyek pembangunan jaringan pipa minyak dari Alberta, Kanada ke Teluk Meksiko karena dinilai membawa kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia.
Pipa dengan panjang 1.900 km tersebut akan membawa pasir minyak dari Alberta ke negara bagian Nebraska di dekat Teluk Meksiko. Proyek tersebut sedang diperjuangkan oleh Partai Republik yang menganggap pembangunan jaringan pipa Keystone XL tersebut akan memberikan keuntungan bagi AS dalam suplai minyak dan lapangan kerja baru.
Namun, menurut Partai Demokrat, pembangunan pipa bisa menyebabkan kerusakan lingkungan karena pada prosesnya menghasilkan emisi karbon yang berpotensi menciptakan pemanasan global. Para ahli menilai veto Obama tidak mungkin digagalkan karena dia sudah mengantongi 2/3 suara parlemen pada November 2014. Tapi, Partai Republik masih berupaya mencari cara lain agar proyek pipanisasi terebut bisa dibangun.
Salah satu upaya tersebut adalah memasukkan proyek pipanisasi Keystone XL ke dalam UU penting lain yang berhubungan dengan energi, belanja, atau infrastruktur yang sulit diveto Presiden. Veto Presiden terhadap proyek Keystone, menurut Partai Republik, membunuh 42.000 kesempatan kerja baru.
“Veto Presiden adalah hal memalukan. Presiden terlalu dekat dengan ekstremis lingkungan dan tak mampu berdiri melindungi pekerja Amerika,” kata Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner, dikutip Channel News Asia. Obama sebenarnya tidak menentang proyek ini sepenuhnya. Dia hanya tidak setuju Keystone menjadi proyek kepentingan nasional. Lagipula dari segi administrasi, proyek Keystone dinilai belum memiliki kejelasan, terutama dalam masalah risiko minyak tumpah dan pajak lingkungan.
Banyak kritikus terutama dari kalangan Demokrat sependapat dengan Obama. Mereka memperingatkan proyek pipanisasi minyak memiliki risiko minyak tumpah dan hanya akan memberikan sedikit pekerjaan tetap. “Presiden memiliki semua bukti yang dibutuhkan untuk menolak Keystone XL dan kami yakin bahwa ia akan tetap dengan pendiriannya,” kata Direktur Kelompok Konservasi Sierra Club Michael Brune.
Pemerhati lingkungan pun mengatakan, proses ekstraksi minyak berat dari pasir minyak Alberta akan memperburuk perubahan iklim. Demokrat juga mengecam proyek ini karena mengecualikan TransCanada sebagai perusahaan penyelenggara dari biaya dan pajak tertentu. Kendati Obama sudah memberikan veto menolak pengadaan proyek Keystone, Menteri Sumber Daya Alam Kanada Greg Rickford percaya pembangunan pipa minyak yang digagas sejak enam tahun lalu itu akan terwujud.
Menurut Rickford, pembangunan pipa tinggal menunggu waktu. Sementara TransCanada sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut bersumpah terus berjuang agar proyek Keystone segera berjalan. “Keystone XL merupakan kepentingan nasional AS karena itu harus disetujui dan dibangun,” bunyi pernyataan TransCanada.
Rini agustina
Menurut Juru Bicara Gedung Putih Josh Earnest, Obama memveto rancangan undangundang (RUU) tentang proyek pembangunan jaringan pipa minyak dari Alberta, Kanada ke Teluk Meksiko karena dinilai membawa kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia.
Pipa dengan panjang 1.900 km tersebut akan membawa pasir minyak dari Alberta ke negara bagian Nebraska di dekat Teluk Meksiko. Proyek tersebut sedang diperjuangkan oleh Partai Republik yang menganggap pembangunan jaringan pipa Keystone XL tersebut akan memberikan keuntungan bagi AS dalam suplai minyak dan lapangan kerja baru.
Namun, menurut Partai Demokrat, pembangunan pipa bisa menyebabkan kerusakan lingkungan karena pada prosesnya menghasilkan emisi karbon yang berpotensi menciptakan pemanasan global. Para ahli menilai veto Obama tidak mungkin digagalkan karena dia sudah mengantongi 2/3 suara parlemen pada November 2014. Tapi, Partai Republik masih berupaya mencari cara lain agar proyek pipanisasi terebut bisa dibangun.
Salah satu upaya tersebut adalah memasukkan proyek pipanisasi Keystone XL ke dalam UU penting lain yang berhubungan dengan energi, belanja, atau infrastruktur yang sulit diveto Presiden. Veto Presiden terhadap proyek Keystone, menurut Partai Republik, membunuh 42.000 kesempatan kerja baru.
“Veto Presiden adalah hal memalukan. Presiden terlalu dekat dengan ekstremis lingkungan dan tak mampu berdiri melindungi pekerja Amerika,” kata Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner, dikutip Channel News Asia. Obama sebenarnya tidak menentang proyek ini sepenuhnya. Dia hanya tidak setuju Keystone menjadi proyek kepentingan nasional. Lagipula dari segi administrasi, proyek Keystone dinilai belum memiliki kejelasan, terutama dalam masalah risiko minyak tumpah dan pajak lingkungan.
Banyak kritikus terutama dari kalangan Demokrat sependapat dengan Obama. Mereka memperingatkan proyek pipanisasi minyak memiliki risiko minyak tumpah dan hanya akan memberikan sedikit pekerjaan tetap. “Presiden memiliki semua bukti yang dibutuhkan untuk menolak Keystone XL dan kami yakin bahwa ia akan tetap dengan pendiriannya,” kata Direktur Kelompok Konservasi Sierra Club Michael Brune.
Pemerhati lingkungan pun mengatakan, proses ekstraksi minyak berat dari pasir minyak Alberta akan memperburuk perubahan iklim. Demokrat juga mengecam proyek ini karena mengecualikan TransCanada sebagai perusahaan penyelenggara dari biaya dan pajak tertentu. Kendati Obama sudah memberikan veto menolak pengadaan proyek Keystone, Menteri Sumber Daya Alam Kanada Greg Rickford percaya pembangunan pipa minyak yang digagas sejak enam tahun lalu itu akan terwujud.
Menurut Rickford, pembangunan pipa tinggal menunggu waktu. Sementara TransCanada sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut bersumpah terus berjuang agar proyek Keystone segera berjalan. “Keystone XL merupakan kepentingan nasional AS karena itu harus disetujui dan dibangun,” bunyi pernyataan TransCanada.
Rini agustina
(ars)
