Sultan Siap Dialog dengan Warga WTT
A
A
A
KULONPROGO - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono siap duduk dan berdialog bersama warga yang masih belum sepakat dengan rencana pembangunan bandara di Kulonprogo. Itu akan dilakukannya demi mendengar alasan utama penolakan warga.
“Nanti kita lihat, dasar menolaknya apa. Tidak ada masalah (menemui warga),” kata Sultan seusai menyaksikan penyerahan sertifikat ISO 9001: 2008 yang diterima KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Wates dari BSI kemarin. Menurut Sultan, sejauh ini belum ada laporan yang diterimanya dari tim persiapan pembangunan bandara baru sebab proses konsultasi publik belum selesai.
Dari tiga tahapan yang dijadwalkan, baru terealisasi pada tahap pertama. Akhir bulan ini akan dilanjutkan ke tahap kedua. Ketika tahap konsultasi publik selesai, barulah tim akan melaporkan kepadanya terkait tahapan yang ada. Hasilnya, dari konsultasi publik itu akan menjadi dasar baginya untuk mengeluarkan izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan bandara.
Setelah IPL turun, barulah bandara akan melakukan pengurusan. Di situ akan dibicarakan mengenai besaran kompensasi yang akan ditentukan tim appraisal independent . “Kita lihat nanti schedule -nya seperti apa,” ujar Ngarso Dalem. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, sejak awal dirinya siap membuka diri menerima keluh kesah warga terdampak bandara.
Dia bahkan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan di rumah dinas. Ke depan juga akan dilakukan di masyarakat. “Kami siap mendampingi kalau Sultan mau turun,” imbuhnya. Hasto berharap pada konsultasi publik lanjutan dimanfaatkan warga untuk datang dan menyatakan pendapat. Itu penting agar apa yang menjadi alasan keberatan mereka bisa dikaji tim keberatan. Kajian itu juga akan menjadi bagian pertimbangan sebelum gubernur mengeluarkan IPL.
Konsultasi tahap kedua ini akan mulai dilaksanakan besok pagi. Tim menjadwalkan acara itu selama tiga hari dan akan mengundang 475 warga yang terdampak. Mereka terdiri atas warga yang belum pernah hadir, menolak terhadap rencana pembangunan bandara, dan sebagian warga yang datanya baru masuk. Tahap konsultasi publik lanjutan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Temon.
Sebanyak 475 warga yang diundang tersebut warga dari lima desa yang terdampak mulai dari Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, sampai Kebonrejo. “Konsultasi publik lanjutan ini kesempatan terakhir untuk warga menyuarakan pendapatnya,” kata Plt pimpro persiapan pembangunan bandara Bambang Eko.
Kuntadi
“Nanti kita lihat, dasar menolaknya apa. Tidak ada masalah (menemui warga),” kata Sultan seusai menyaksikan penyerahan sertifikat ISO 9001: 2008 yang diterima KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Wates dari BSI kemarin. Menurut Sultan, sejauh ini belum ada laporan yang diterimanya dari tim persiapan pembangunan bandara baru sebab proses konsultasi publik belum selesai.
Dari tiga tahapan yang dijadwalkan, baru terealisasi pada tahap pertama. Akhir bulan ini akan dilanjutkan ke tahap kedua. Ketika tahap konsultasi publik selesai, barulah tim akan melaporkan kepadanya terkait tahapan yang ada. Hasilnya, dari konsultasi publik itu akan menjadi dasar baginya untuk mengeluarkan izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan bandara.
Setelah IPL turun, barulah bandara akan melakukan pengurusan. Di situ akan dibicarakan mengenai besaran kompensasi yang akan ditentukan tim appraisal independent . “Kita lihat nanti schedule -nya seperti apa,” ujar Ngarso Dalem. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, sejak awal dirinya siap membuka diri menerima keluh kesah warga terdampak bandara.
Dia bahkan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan di rumah dinas. Ke depan juga akan dilakukan di masyarakat. “Kami siap mendampingi kalau Sultan mau turun,” imbuhnya. Hasto berharap pada konsultasi publik lanjutan dimanfaatkan warga untuk datang dan menyatakan pendapat. Itu penting agar apa yang menjadi alasan keberatan mereka bisa dikaji tim keberatan. Kajian itu juga akan menjadi bagian pertimbangan sebelum gubernur mengeluarkan IPL.
Konsultasi tahap kedua ini akan mulai dilaksanakan besok pagi. Tim menjadwalkan acara itu selama tiga hari dan akan mengundang 475 warga yang terdampak. Mereka terdiri atas warga yang belum pernah hadir, menolak terhadap rencana pembangunan bandara, dan sebagian warga yang datanya baru masuk. Tahap konsultasi publik lanjutan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Temon.
Sebanyak 475 warga yang diundang tersebut warga dari lima desa yang terdampak mulai dari Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, sampai Kebonrejo. “Konsultasi publik lanjutan ini kesempatan terakhir untuk warga menyuarakan pendapatnya,” kata Plt pimpro persiapan pembangunan bandara Bambang Eko.
Kuntadi
(ars)