Jokowi Pernah Minta Dukungan KMP Atasi Kisruh KPK-Polri
Sabtu, 21 Februari 2015 - 14:33 WIB
Jokowi Pernah Minta Dukungan KMP Atasi Kisruh KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengajak Koalisi Merah Putih (KMP) bergabung di dalam kabinet kerja bentukannya.
Hal itu disampaikan Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar Bambang Soesatyo. Kata dia, permintaan itu disampaikan Jokowi saat bertemu elite KMP beberapa waktu lalu.
"Cuma dengan tegas Pak Ical (Aburizal Bakrie), Pak Prabowo, Pak Anis Matta menolak untuk masuk di kabinet," kata Bambang di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/2/2015).
Dia tak paham apa tujuan Jokowi mengajak KMP untuk bergabung di dalam kabinetnya. Namun, dirinya mensinyalir eks Gubernur DKI Jakarta itu mencari dukungan dari luar koalisinya terkait konflik KPK dengan Polri.
"Saya tidak tahu, dalam rangka memperkuat posisi Jokowi atau hal lain tetapi yang pasti sebelumnya juga sudah ditawarkan. Makin gencar ketika polemik ini terjadi," terangnya.
Dengan komitmen yang dimiliki, Bamsoet menegaskan permintaan beberapa kali yang disampaikan Jokowi selalu KMP tolak.
"Kita sudah menegaskan mendukung pemerintah tetapi di luar sebagai penyeimbang," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar Bambang Soesatyo. Kata dia, permintaan itu disampaikan Jokowi saat bertemu elite KMP beberapa waktu lalu.
"Cuma dengan tegas Pak Ical (Aburizal Bakrie), Pak Prabowo, Pak Anis Matta menolak untuk masuk di kabinet," kata Bambang di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/2/2015).
Dia tak paham apa tujuan Jokowi mengajak KMP untuk bergabung di dalam kabinetnya. Namun, dirinya mensinyalir eks Gubernur DKI Jakarta itu mencari dukungan dari luar koalisinya terkait konflik KPK dengan Polri.
"Saya tidak tahu, dalam rangka memperkuat posisi Jokowi atau hal lain tetapi yang pasti sebelumnya juga sudah ditawarkan. Makin gencar ketika polemik ini terjadi," terangnya.
Dengan komitmen yang dimiliki, Bamsoet menegaskan permintaan beberapa kali yang disampaikan Jokowi selalu KMP tolak.
"Kita sudah menegaskan mendukung pemerintah tetapi di luar sebagai penyeimbang," pungkasnya.
(maf)
