Ahok Ancam Pidanakan Mafia Rusun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan melaporkan mafia rumah susun (rusun) ke polisi. Selama ini rusun diperuntukkan bagi warga yang benar-benar tinggal dan memiliki tanah di kawasan relokasi yang terkena penggusuran.

”Anda berhak dapat satu bangunan. Kita sangat tegas soal ini, begitu anda (kedapatan) punya rumah satu lagi, selesai (tidak dapat). Saya sudah lapor polisi mengenai masalah tanah di Jakarta,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, kasus yang sering terjadi adalah warga memiliki bangunan lebih dari satu dan beberapa bangunan tersebut disewakan.

”Ini berdasarkan pengalaman merelokasi daerah penggusuran,” ucapnya. Karena itu, pihaknya enggan lagi menyediakan jumlah ruangan rusun yang lebih banyak kepada warga yang direlokasi karena akan dimanfaatkan mafia. Meski demikian, dia menjamin akan memberikan rusun kepada warga korban penggusuran yang memiliki KTP DKI Jakarta. Hanya, Ahok tidak segan mencoret bila ada warga kedapatan memiliki rumah di tempat lain.

”Saya coret, begitu cek anda kaya, punya dua atau tiga unit,” ucapnya. Terkait kebijakan Pemprov DKI melindungi asetnya yang kemudian dipersepsikan menelantarkan warga, hal itu dibantah Ahok. Menurut dia, pihaknya justru ingin menjaga aset milik DKI yang sering dicuri oknum tak bertanggung jawab.

”Saya rela enggak dipilih lagi tapi Jakarta beres. Berapa belas gubernur ini enggak pernah beres. Karena pencuri di Jakarta itu, oknum dari yang miskin sampai kaya,” tegas Ahok. Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, pada 2015 pihaknya tengah menyiapkan 2.443 unit rusun di delapan wilayah DKI Jakarta.

”Anggarannya kami ajukan dari APBD sebesar Rp320 miliar, ” ujarnya. Khusus untuk warga relokasi Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pihaknya menyiapkan sedikitnya 520 unit rusun dan diharapkan selesai pada Desember 2015. ”Artinya, 2.443 unit di antaranya, 520 unit untuk warga Ciliwung harus selesai tahun ini. Ditambah waktu pemeliharaan, Januari atau Februari 2016 warga bisa menempatinya,” kata Ika.

Meski terbilang cukup besar, dia berasumsi jumlah tersebut belum mencukupi untuk membebaskan Ibu Kota dari kawasan bebas bangunan pinggir kali. Karena itu, dia menargetkan pada 2017 sekitar 5.000 bangunan telah siap dihuni oleh warga bekas penghuni bantaran kali. ”Lokasi rusun itu di antaranya di KS Tubun, Rawa Bebek, dan Cipinang. Sekarang kami lagi menggiatkan pengembangnya,” ucapnya.

Yan Yusuf