Pemerintah Siapkan Rencana Aksi
Senin, 16 Februari 2015 - 10:03 WIB
Pemerintah Siapkan Rencana Aksi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengaku sudah menyiapkan rencana aksi untuk penanganan bencana. Sebab, berdasarkan data ada, 185 juta jiwa di 589 kabupaten masuk dalam kawasan rawan banjir dan longsor.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi daerah-daerah tertinggal sepanjang puncak musim hujan. Ada 185 juta jiwa di 589 daerah tertinggal di Indonesia yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Kekhawatiran itu muncul karena desa-desa terpencil memiliki kondisi alam sulit dijangkau.
”Bahkan, tidak sedikit dari daerah tersebut yang masih terisolasi,” kata Marwan di Jakarta kemarin. Karena itu, Kementerian PDTT akan segera berkoordinasi dengan instansiinstansi terkait untuk menyiapkan action plan penanggulangan bencana desa-desa terpencil. Dia juga mengimbau pemerintah daerah setempat untuk segera memberikan perhatian ekstra dan mendatangi langsung desa-desa terpencil supaya dapat melihat kondisinya dan tahu betul apa saja kebutuhannya.
Sebab, desa-desa terpencil itu kondisinya serbaterbatas. Untuk menghadapi bencana mereka sangat butuh bantuan, khususnya dari pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur, desa-desa terpencil akan mendapat pemberdayaan di bidang sosial ekonomi, me-lalui program kewirausahaan, bantuanmodalusaha, pelatihan, dan pendampingan.
”Kita akan percepat pembangunan desa-desa terpencil, mereka dapat memanfaatkan dana desa bantuan pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur, menggerakkan ekonomi, memberikan pelayanan sosial kepada warga desa, yang penting semuanya disepakati bersama,” paparnya. Marwan juga mengimbau agar setiap kepala desa di daerah tertinggal dapat menjadi perangkat desa yang siaga bencana.
Termasuk ketika harus menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi situasi bencana seperti membentuk tim tanggap bencana, membuat posko, menyiapkan tempat penampungan, dapur umum, pengobatan umum, perawatan pasien, trauma healing, dan kebutuhan lain. ”Semua kepala desa diharapkan siaga bencana sedini mungkin, terutama desa-desa terpencil atau tertinggal dan rawan longsor atau banjir,” dorongnya.
Kepala Pusat data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemerintah dan masyarakat memang tidak boleh lengah karena ancaman bisa terjadi kapan saja. Bahkan, bencana geologis, khususnya gempa dan tsunami, bersifat mendadak dan bisa saja terjadi di daerah rawan.
Menurut dia, ada 386 kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 157 juta jiwa yang terpapar sedang sampai tinggi dari bahaya gempa. Untuk tsunami, ada 233 kabupaten/kota dengan penduduk 5 juta jiwa yang terpapar sedang sampai tinggi. Data sementara kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2014 menunjukkan bahwa bencana masih menjadi ancaman nyata.
Dari 1.525 kejadian bencana telah menyebabkan 566 orang tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51.000 rumah rusak, dan ratusan bangunan umum rusak.
Neneng zubaidah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi daerah-daerah tertinggal sepanjang puncak musim hujan. Ada 185 juta jiwa di 589 daerah tertinggal di Indonesia yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Kekhawatiran itu muncul karena desa-desa terpencil memiliki kondisi alam sulit dijangkau.
”Bahkan, tidak sedikit dari daerah tersebut yang masih terisolasi,” kata Marwan di Jakarta kemarin. Karena itu, Kementerian PDTT akan segera berkoordinasi dengan instansiinstansi terkait untuk menyiapkan action plan penanggulangan bencana desa-desa terpencil. Dia juga mengimbau pemerintah daerah setempat untuk segera memberikan perhatian ekstra dan mendatangi langsung desa-desa terpencil supaya dapat melihat kondisinya dan tahu betul apa saja kebutuhannya.
Sebab, desa-desa terpencil itu kondisinya serbaterbatas. Untuk menghadapi bencana mereka sangat butuh bantuan, khususnya dari pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur, desa-desa terpencil akan mendapat pemberdayaan di bidang sosial ekonomi, me-lalui program kewirausahaan, bantuanmodalusaha, pelatihan, dan pendampingan.
”Kita akan percepat pembangunan desa-desa terpencil, mereka dapat memanfaatkan dana desa bantuan pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur, menggerakkan ekonomi, memberikan pelayanan sosial kepada warga desa, yang penting semuanya disepakati bersama,” paparnya. Marwan juga mengimbau agar setiap kepala desa di daerah tertinggal dapat menjadi perangkat desa yang siaga bencana.
Termasuk ketika harus menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi situasi bencana seperti membentuk tim tanggap bencana, membuat posko, menyiapkan tempat penampungan, dapur umum, pengobatan umum, perawatan pasien, trauma healing, dan kebutuhan lain. ”Semua kepala desa diharapkan siaga bencana sedini mungkin, terutama desa-desa terpencil atau tertinggal dan rawan longsor atau banjir,” dorongnya.
Kepala Pusat data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemerintah dan masyarakat memang tidak boleh lengah karena ancaman bisa terjadi kapan saja. Bahkan, bencana geologis, khususnya gempa dan tsunami, bersifat mendadak dan bisa saja terjadi di daerah rawan.
Menurut dia, ada 386 kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 157 juta jiwa yang terpapar sedang sampai tinggi dari bahaya gempa. Untuk tsunami, ada 233 kabupaten/kota dengan penduduk 5 juta jiwa yang terpapar sedang sampai tinggi. Data sementara kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2014 menunjukkan bahwa bencana masih menjadi ancaman nyata.
Dari 1.525 kejadian bencana telah menyebabkan 566 orang tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51.000 rumah rusak, dan ratusan bangunan umum rusak.
Neneng zubaidah
(ars)
