50 Pelabuhan Ditawarkan ke Publik
Jum'at, 13 Februari 2015 - 10:06 WIB
50 Pelabuhan Ditawarkan ke Publik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan menawarkan sekitar 50 pelabuhan non-Pelindo kepada publik. Itu berarti konsep pelabuhan yang ditawarkan tersebut akan dikelola oleh badan usaha.
Pengelolaan tersebut hampir serupa dengan penanganan jalan tol di Indonesia dengan sistem konsesi. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Adolf R Tambunan mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sedang mengkaji pelabuhan-pelabuhan yang pengelolaannya akan dilakukan badan usaha non-Pelindo.
“Pelabuhan-pelabuhan yang akan ditawarkan itu masih dikaji. Pelabuhan-pelabuhan ini nantinya bisa dikelola oleh publik atau swasta melalui badan usaha. Pelindo sekalipun kalau tertarik juga bisa masuk apakah dengan kerja sama dengan swasta lain dan sebagainya,” ujar dia di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, penawaran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada publik merupakan amanat peraturan menteri yang diatur melalui masa konsesi.
“Kami menyampaikan bahwa itu diamanatkan melalui peraturan menteri mengenai konsesi bahwa terhadap pelabuhan yang tadi itu harusnya bisa dibuka kepada publik,” imbuhnya. Menurutnya, selama ini pelabuhan termasuk aset BUMN sehingga pengelolaannya bisa dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dalam bentuk BUP.
“Ini sifatnya kerja sama pemanfaatan melalui pengelolaan aset negara dalam bentuk badan usaha. Mekanisme berupa mekanisme pelayanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengatur berapa lama pengelolaan tersebut yang disebut masa konsesi,” pungkasnya. Sebagai informasi, pelabuhan di Indonesia saat ini berjumlah 2.155, terdiri atas 1.141 pelabuhan umum dan 934 pelabuhan khusus.
Dari 1.141 pelabuhan umum tersebut, 114 di antaranya dikelola PT Pelindo meliputi Pelindo I–Pelindo IV. Sisanya sebanyak 934 terdiri atas BUP dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pelabuhan. Salah satu BUP besar di Indonesia ialah yang dikelola PT Samudera Indonesia.
Sejumlah pelabuhan yang akan ditawarkan tersebut merupakan UPT pelabuhan di antaranya Karongkong Sulawesi Selatan, Pelabuhan Bungkutoko, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, serta Pelabuhan Calang, Aceh.
Ichsan amin
Pengelolaan tersebut hampir serupa dengan penanganan jalan tol di Indonesia dengan sistem konsesi. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Adolf R Tambunan mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sedang mengkaji pelabuhan-pelabuhan yang pengelolaannya akan dilakukan badan usaha non-Pelindo.
“Pelabuhan-pelabuhan yang akan ditawarkan itu masih dikaji. Pelabuhan-pelabuhan ini nantinya bisa dikelola oleh publik atau swasta melalui badan usaha. Pelindo sekalipun kalau tertarik juga bisa masuk apakah dengan kerja sama dengan swasta lain dan sebagainya,” ujar dia di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, penawaran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada publik merupakan amanat peraturan menteri yang diatur melalui masa konsesi.
“Kami menyampaikan bahwa itu diamanatkan melalui peraturan menteri mengenai konsesi bahwa terhadap pelabuhan yang tadi itu harusnya bisa dibuka kepada publik,” imbuhnya. Menurutnya, selama ini pelabuhan termasuk aset BUMN sehingga pengelolaannya bisa dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dalam bentuk BUP.
“Ini sifatnya kerja sama pemanfaatan melalui pengelolaan aset negara dalam bentuk badan usaha. Mekanisme berupa mekanisme pelayanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengatur berapa lama pengelolaan tersebut yang disebut masa konsesi,” pungkasnya. Sebagai informasi, pelabuhan di Indonesia saat ini berjumlah 2.155, terdiri atas 1.141 pelabuhan umum dan 934 pelabuhan khusus.
Dari 1.141 pelabuhan umum tersebut, 114 di antaranya dikelola PT Pelindo meliputi Pelindo I–Pelindo IV. Sisanya sebanyak 934 terdiri atas BUP dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pelabuhan. Salah satu BUP besar di Indonesia ialah yang dikelola PT Samudera Indonesia.
Sejumlah pelabuhan yang akan ditawarkan tersebut merupakan UPT pelabuhan di antaranya Karongkong Sulawesi Selatan, Pelabuhan Bungkutoko, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, serta Pelabuhan Calang, Aceh.
Ichsan amin
(ars)
