Jauhi PDIP, Dukungan Politik Jokowi Melemah
Kamis, 12 Februari 2015 - 23:45 WIB
Jauhi PDIP, Dukungan Politik Jokowi Melemah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk berhati-hati terhadap pihak yang berupaya menjauhkannya dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) di balik kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri.
Jika tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin dukungan politik kepada Jokowi melemah.
"Momentum ini kalau tidak disadari oleh Joko Widodo akan membuat dirinya menjadi lemah secara politik. Apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDIP sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," tutur Karel Susetyo, Direktur Eksekutif Point Indonesia, Kamis (12/2/2015).
Menurut Karel, di balik konflik KPK-Polri tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden agar menjauh dan bahkan secara ekstrem berpisah dengan PDIP.
Dia menyarankan Jokowi menjaga kesinambungan hubungan dengan partai yang membesarkannya sejak maju menjadi Wali Kota Solo.
Pilihan politik Jokowi pun, kata dia, selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang Pemilu 2014.
Pada kasus Budi Gunawan, misalnya, lanjut Karel, PDIP tentu punya pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai kapolri oleh sang presiden.
Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan BG dengan PDIP saja. "Tapi mungkin juga karena BG (Budi Gunawan) dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," kata Karel.
Menurut dia, PDIP mungkin juga memandang Presiden Jokowi sepantasnya segera melantik Budi sebagai Kapolri karena hal itu sesuai dengan Undang-undang Kepolisian.
"Kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDIP," tuturnya.
Jika tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin dukungan politik kepada Jokowi melemah.
"Momentum ini kalau tidak disadari oleh Joko Widodo akan membuat dirinya menjadi lemah secara politik. Apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDIP sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," tutur Karel Susetyo, Direktur Eksekutif Point Indonesia, Kamis (12/2/2015).
Menurut Karel, di balik konflik KPK-Polri tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden agar menjauh dan bahkan secara ekstrem berpisah dengan PDIP.
Dia menyarankan Jokowi menjaga kesinambungan hubungan dengan partai yang membesarkannya sejak maju menjadi Wali Kota Solo.
Pilihan politik Jokowi pun, kata dia, selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang Pemilu 2014.
Pada kasus Budi Gunawan, misalnya, lanjut Karel, PDIP tentu punya pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai kapolri oleh sang presiden.
Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan BG dengan PDIP saja. "Tapi mungkin juga karena BG (Budi Gunawan) dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," kata Karel.
Menurut dia, PDIP mungkin juga memandang Presiden Jokowi sepantasnya segera melantik Budi sebagai Kapolri karena hal itu sesuai dengan Undang-undang Kepolisian.
"Kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDIP," tuturnya.
(dam)
