Desmond Sentil Jokowi Lamban Selesaikan Konflik KPK-Polri
Kamis, 12 Februari 2015 - 14:17 WIB
Desmond Sentil Jokowi Lamban Selesaikan Konflik KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lamban dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengkritik sikap kepala negara yang menurutnya lamban dalam bersikap mengenai hal ini. Sehingga, banyak menimbulkan isu baru mengenai konflik kedua lembaga tersebut.
"Isu-isu belakangan ini akibat itu (Jokowi lama bersikap)," kata Desmond saat dihubungi wartawan, Kamis (12/2/2015).
Desmond pun mencontohkan, kabar adanya ancaman yang diterima KPK oleh orang tak bertanggungjawab sebagai salah satu isu baru dari konflik KPK dengan Polri.
Padahal, menurut dia, isu itu bisa saja diciptakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan momentum konflik kedua lembaga tersebut.
Dengan demikian, Desmond pun meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri sehingga tidak semakin meluas.
"Kalau memang itu Jokowi harus jelas, dia kan harus memiliki staf hukum, staf politik, jangan menunggu (ambil sikap)," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengkritik sikap kepala negara yang menurutnya lamban dalam bersikap mengenai hal ini. Sehingga, banyak menimbulkan isu baru mengenai konflik kedua lembaga tersebut.
"Isu-isu belakangan ini akibat itu (Jokowi lama bersikap)," kata Desmond saat dihubungi wartawan, Kamis (12/2/2015).
Desmond pun mencontohkan, kabar adanya ancaman yang diterima KPK oleh orang tak bertanggungjawab sebagai salah satu isu baru dari konflik KPK dengan Polri.
Padahal, menurut dia, isu itu bisa saja diciptakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan momentum konflik kedua lembaga tersebut.
Dengan demikian, Desmond pun meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri sehingga tidak semakin meluas.
"Kalau memang itu Jokowi harus jelas, dia kan harus memiliki staf hukum, staf politik, jangan menunggu (ambil sikap)," pungkasnya.
(kri)
