Ketum PAN Diminta Tak Rangkap Jabatan
Ketum PAN Diminta Tak Rangkap Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Steering Committee (SC) Kongres IV PAN mengusulkan agar ketua umum (ketum) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mendatang tidak merangkap jabatan. Aturan ini akan dimasukkan dalam tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum di kongres.
Usulan SC ini spontan mendapat respons dari tim pemenangan Zulkifli Hasan. Anggota Tim Sukses Zulkifli, Viva Yoga Mauladi, menilai usulan tersebut berlebihan dan terkesan upaya untuk menjegal langkah Zulkifli yang juga ketua MPR untuk terpilih di kongres. Viva mengatakan, sepanjang sejarah PAN, semua ketua umumnya merangkap jabatan dan itu tidak menjadi masalah.
Dia meminta SC mengkaji ulang usulan tersebut. Dia meminta semua personel SC kembali terlibat membicarakan apa pertimbangan yang mendasari lahirnya usulan tersebut. ”Dilihat dulu dasar pemikirannya apa, kenapa baru sekarang usulan itu ada,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurutnya, usulan larangan rangkap jabatan bagi ketua umum PAN sama sekali tidak berdasar karena jika pertimbangannya soal waktu untuk keperluan konsolidasi, Zulkifli tetap bisa melakukannya meskipun dia menjabat ketua MPR.
Menurutnya, jabatan ketua MPR tidak terlalu memakan waktu banyak karena pekerjaannya cenderung lebih sedikit dibanding misalnya dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa saat menjadi menteri koordinator bidang perekonomian. ”Jabatan Ketua MPR Zulkifli tidak akan mengurangi konsolidasinya ke internal partai,” ujarnya.
Ketua DPP PAN ini juga berharap kompetisi antara pendukung Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan tetap berlangsung secara kekeluargaan. Dia berharap dalam waktu kurang dari 18 hari menjelang Kongres PAN, kedua belah pihak tidak melakukan pendekatan kekuasaan untuk meraih suara dalam pemilihan ketua umum. Sikap seperti itu dinilainya justru akan mencoreng demokratisasi yang dibangun PAN selama ini. ”Persaingan harus dinamis, tapi tetap berdasar pada etika politik,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, majunya Hatta Rajasa kembali sebagai calon ketua umum PAN untuk kedua kalinya tidak dipersoalkan kubunya meskipun itu tidak sesuai tradisi di PAN. Maju dua kali sebagai calon ketua umum disebutnya sesuaiAD/ART partai sehingga tidak perlu ada larangan. ”Kalau Hatta maju lagi, itu merupakan hak politik yang dijamin AD/ART,” ucapnya.
Usulan agar ketua umum PAN periode 2015-2020 tidak merangkap jabatan ini diungkapkan anggota SC Kongres VI PAN Sulistyowati. Wakil Sekjen DPP PAN yang juga tim sukses Hatta Rajasa ini menilai usulan tersebut dikemukakan karena pertimbangan ketua umum periode mendatang harus punya banyak waktu melakukan konsolidasi ke daerah. ”Belajar pengalaman masa lalu, ketuaumumsebaiknyatidak boleh rangkap jabatan lagi agar konsolidasi di internal bisa lebih maksimal,” ujarnya kemarin.
Dia mencontohkan pengalaman ketika Hatta Rajasa yang menjabat ketua umum PAN periode 2010-2015, sekaligus merangkap menko bidang perekonomian, yang dinilai kurang maksimal dalam melakukan konsolidasi internal. Dia juga menepis dugaan bahwa syarat tersebut untuk memperberat langkah Zulkifli maju di kongres. ”Ini baru usulan dari anggota steering committee , belum bulat menjadi syarat dalam pencalonan ketua umum,” ujarnya.
Terkait persaingan menuju kongres, Sulistyowati yakin Hatta telah mengantongi dukungan mayoritas pemilik suara. Menurutnya, dukungan langsung dari DPW dan DPD se- Indonesia sudah mencapai 75%. ”Konsolidasi terus-menurus kami lakukan karena waktu kongres semakin dekat,” ujarnya.
Di lain pihak, Wakil Sekjen DPP PAN Yandri Susanto mengatakan sebagian besar kader partai menginginkan adanya perubahan dengan otonomisasi pengurus wilayah. ”Selama ini, persoalan penentuan calon kepala daerah selalu hanya diputuskan oleh DPP PAN. Nah , seluruh kader menginginkan dihidupkan kembali gagasan lama yang mandek, yaitu otonomisasi pengurus wilayah,” ujar Yandri kemarin.
Dengan otonomisasi pengurus wilayah, lanjut dia, maka pengurus akan memiliki kewenangan dalam menentukan calon kepala daerahnya sendiri. Kongres PAN akan berlangsung di Bali, 28 Februari hingga 2 Maret 2015.
Calon ketua umum akan memperebutkan dukungan sekitar 560 pemilik suara. Para pemilik suara di kongres adalah Majelis Pertimbangan Partai (dua suara), DPP (tiga suara), DPW dan DPD (585 suara), serta organisasi otonomi partai (enam suara).
”Saya perkirakan kekuatan kedua kandidat yakni Zulkifli Hasan dan calon petahana Hatta Rajasa dalam meraih dukungan, utamanya di Indonesia bagian timur cukup sengit,” ujar Yandri, yang juga anggota Komisi II DPR itu.
Mula akmal/ant
Usulan SC ini spontan mendapat respons dari tim pemenangan Zulkifli Hasan. Anggota Tim Sukses Zulkifli, Viva Yoga Mauladi, menilai usulan tersebut berlebihan dan terkesan upaya untuk menjegal langkah Zulkifli yang juga ketua MPR untuk terpilih di kongres. Viva mengatakan, sepanjang sejarah PAN, semua ketua umumnya merangkap jabatan dan itu tidak menjadi masalah.
Dia meminta SC mengkaji ulang usulan tersebut. Dia meminta semua personel SC kembali terlibat membicarakan apa pertimbangan yang mendasari lahirnya usulan tersebut. ”Dilihat dulu dasar pemikirannya apa, kenapa baru sekarang usulan itu ada,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurutnya, usulan larangan rangkap jabatan bagi ketua umum PAN sama sekali tidak berdasar karena jika pertimbangannya soal waktu untuk keperluan konsolidasi, Zulkifli tetap bisa melakukannya meskipun dia menjabat ketua MPR.
Menurutnya, jabatan ketua MPR tidak terlalu memakan waktu banyak karena pekerjaannya cenderung lebih sedikit dibanding misalnya dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa saat menjadi menteri koordinator bidang perekonomian. ”Jabatan Ketua MPR Zulkifli tidak akan mengurangi konsolidasinya ke internal partai,” ujarnya.
Ketua DPP PAN ini juga berharap kompetisi antara pendukung Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan tetap berlangsung secara kekeluargaan. Dia berharap dalam waktu kurang dari 18 hari menjelang Kongres PAN, kedua belah pihak tidak melakukan pendekatan kekuasaan untuk meraih suara dalam pemilihan ketua umum. Sikap seperti itu dinilainya justru akan mencoreng demokratisasi yang dibangun PAN selama ini. ”Persaingan harus dinamis, tapi tetap berdasar pada etika politik,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, majunya Hatta Rajasa kembali sebagai calon ketua umum PAN untuk kedua kalinya tidak dipersoalkan kubunya meskipun itu tidak sesuai tradisi di PAN. Maju dua kali sebagai calon ketua umum disebutnya sesuaiAD/ART partai sehingga tidak perlu ada larangan. ”Kalau Hatta maju lagi, itu merupakan hak politik yang dijamin AD/ART,” ucapnya.
Usulan agar ketua umum PAN periode 2015-2020 tidak merangkap jabatan ini diungkapkan anggota SC Kongres VI PAN Sulistyowati. Wakil Sekjen DPP PAN yang juga tim sukses Hatta Rajasa ini menilai usulan tersebut dikemukakan karena pertimbangan ketua umum periode mendatang harus punya banyak waktu melakukan konsolidasi ke daerah. ”Belajar pengalaman masa lalu, ketuaumumsebaiknyatidak boleh rangkap jabatan lagi agar konsolidasi di internal bisa lebih maksimal,” ujarnya kemarin.
Dia mencontohkan pengalaman ketika Hatta Rajasa yang menjabat ketua umum PAN periode 2010-2015, sekaligus merangkap menko bidang perekonomian, yang dinilai kurang maksimal dalam melakukan konsolidasi internal. Dia juga menepis dugaan bahwa syarat tersebut untuk memperberat langkah Zulkifli maju di kongres. ”Ini baru usulan dari anggota steering committee , belum bulat menjadi syarat dalam pencalonan ketua umum,” ujarnya.
Terkait persaingan menuju kongres, Sulistyowati yakin Hatta telah mengantongi dukungan mayoritas pemilik suara. Menurutnya, dukungan langsung dari DPW dan DPD se- Indonesia sudah mencapai 75%. ”Konsolidasi terus-menurus kami lakukan karena waktu kongres semakin dekat,” ujarnya.
Di lain pihak, Wakil Sekjen DPP PAN Yandri Susanto mengatakan sebagian besar kader partai menginginkan adanya perubahan dengan otonomisasi pengurus wilayah. ”Selama ini, persoalan penentuan calon kepala daerah selalu hanya diputuskan oleh DPP PAN. Nah , seluruh kader menginginkan dihidupkan kembali gagasan lama yang mandek, yaitu otonomisasi pengurus wilayah,” ujar Yandri kemarin.
Dengan otonomisasi pengurus wilayah, lanjut dia, maka pengurus akan memiliki kewenangan dalam menentukan calon kepala daerahnya sendiri. Kongres PAN akan berlangsung di Bali, 28 Februari hingga 2 Maret 2015.
Calon ketua umum akan memperebutkan dukungan sekitar 560 pemilik suara. Para pemilik suara di kongres adalah Majelis Pertimbangan Partai (dua suara), DPP (tiga suara), DPW dan DPD (585 suara), serta organisasi otonomi partai (enam suara).
”Saya perkirakan kekuatan kedua kandidat yakni Zulkifli Hasan dan calon petahana Hatta Rajasa dalam meraih dukungan, utamanya di Indonesia bagian timur cukup sengit,” ujar Yandri, yang juga anggota Komisi II DPR itu.
Mula akmal/ant
(ftr)
Explore More