Perindo Fokus Membangun dari Masyarakat Bawah
Selasa, 10 Februari 2015 - 17:29 WIB
Perindo Fokus Membangun dari Masyarakat Bawah
A
A
A
JAKARTA - Ekonomi Indonesia terus bertumbuh, tetapi kesenjangan semakin melebar. Penduduk miskin kian tertinggal.
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menegaskan komitmennya untuk menumbuhkan perekomian negara.
“Perjuangan Partai Perindo sangat sederhana, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa merata,” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat ditemui di kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).
Seperti diketahui kesenjangan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka rasio gini tahun 2013 mencapai 0,413.
Angka tersebut menunjukkan tingkat kesenjangan tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Sebelumnya, pada 2012 dan 2011 berturut-turut sebesar 0,41. Sedangkan pada 2010 rasio gini sebesar 0,38.
Rasio Gini, sebuah alat ukur statistik yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat.
Seperti diketahui, semakin besar gini ratio, semakin besar tingkat ketimpangan.
Bila melebihi 0,5 maka ketimpangan sudah sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin. Lebih dari 0,6 adalah rasio berbahaya, ketimpangan sosial ekonomi tak lagi bisa ditoleransi.
Dia menuturkan saat ini pergerakan ekonomi didominasi oleh kalangan atas. Sementara mayoritas penduduk Indonesia adalah menengah ke bawah. Artinya, saat ini Indonesia hanya memiliki sedikit penggerak ekonomi.
Lebih banyak masyarakat yang sejahtera, maka akan lebih banyak penggerak ekonomi di Indonesia. “Bila kesenjangan bisa dipersempit, maka pertumbuhan ekonomi bisa terbang. Bisa mencapai sekitar 7%-9%. Sebab penggerak ekonomi akan semakin banyak,” tutur HT
Dia menjelaskan, masyarakat bawah yang dimaksud adalah para pengusaha kecil, petani, nelayan, buruh. Yang merupakan profesi mayoritas dari penduduk Indonesia.
“Contoh saja UMKM. Saat ini untuk meminjam modal saja sulit dan bunganya tinggi sekali. Harusnya mereka didukung dengan akses modal yang mudah dan bunga rendah,” kata HT.
Dia mengatakan, seharusnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mendapat perlakuan khusus agar mereka bisa berkembang.
Di antaranya adalah membangun bank khusus UMKM agar akses modal mudah dan bunga pinjaman murah.
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan saat ini pemerintah belum menyelesaikan masalah-masalah mendasar negeri ini.
Di antaranya, memperbaiki perekonomian, menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan. ”Kepentingan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan apapun,” kata Rofiq
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2014 masih terdapat 7,24 juta angkatan kerja yang tidak tertampung pasar kerja alias pengangguran.
Dan dari total 114,63 juta pekerja, mayoritas berpendidikan rendah. Hanya 9,79% atau 11,2 juta pekerja diploma ke atas.
Sementara pekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, lulusan SD dan tidak tamat SD mencapai 64,83% atau 74,31 juta orang.
“Presiden tidak boleh disibukkan urusan-urusan partai yang menyandera dirinya. Dia harus bisa melepaskan diri,” ungkapnya seraya menegaskan prioritas utama presiden ialah membangun masyarakat.
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menegaskan komitmennya untuk menumbuhkan perekomian negara.
“Perjuangan Partai Perindo sangat sederhana, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa merata,” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat ditemui di kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).
Seperti diketahui kesenjangan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka rasio gini tahun 2013 mencapai 0,413.
Angka tersebut menunjukkan tingkat kesenjangan tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Sebelumnya, pada 2012 dan 2011 berturut-turut sebesar 0,41. Sedangkan pada 2010 rasio gini sebesar 0,38.
Rasio Gini, sebuah alat ukur statistik yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat.
Seperti diketahui, semakin besar gini ratio, semakin besar tingkat ketimpangan.
Bila melebihi 0,5 maka ketimpangan sudah sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin. Lebih dari 0,6 adalah rasio berbahaya, ketimpangan sosial ekonomi tak lagi bisa ditoleransi.
Dia menuturkan saat ini pergerakan ekonomi didominasi oleh kalangan atas. Sementara mayoritas penduduk Indonesia adalah menengah ke bawah. Artinya, saat ini Indonesia hanya memiliki sedikit penggerak ekonomi.
Lebih banyak masyarakat yang sejahtera, maka akan lebih banyak penggerak ekonomi di Indonesia. “Bila kesenjangan bisa dipersempit, maka pertumbuhan ekonomi bisa terbang. Bisa mencapai sekitar 7%-9%. Sebab penggerak ekonomi akan semakin banyak,” tutur HT
Dia menjelaskan, masyarakat bawah yang dimaksud adalah para pengusaha kecil, petani, nelayan, buruh. Yang merupakan profesi mayoritas dari penduduk Indonesia.
“Contoh saja UMKM. Saat ini untuk meminjam modal saja sulit dan bunganya tinggi sekali. Harusnya mereka didukung dengan akses modal yang mudah dan bunga rendah,” kata HT.
Dia mengatakan, seharusnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mendapat perlakuan khusus agar mereka bisa berkembang.
Di antaranya adalah membangun bank khusus UMKM agar akses modal mudah dan bunga pinjaman murah.
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan saat ini pemerintah belum menyelesaikan masalah-masalah mendasar negeri ini.
Di antaranya, memperbaiki perekonomian, menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan. ”Kepentingan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan apapun,” kata Rofiq
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2014 masih terdapat 7,24 juta angkatan kerja yang tidak tertampung pasar kerja alias pengangguran.
Dan dari total 114,63 juta pekerja, mayoritas berpendidikan rendah. Hanya 9,79% atau 11,2 juta pekerja diploma ke atas.
Sementara pekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, lulusan SD dan tidak tamat SD mencapai 64,83% atau 74,31 juta orang.
“Presiden tidak boleh disibukkan urusan-urusan partai yang menyandera dirinya. Dia harus bisa melepaskan diri,” ungkapnya seraya menegaskan prioritas utama presiden ialah membangun masyarakat.
(dam)
