Kompolnas Dinilai Perkeruh Konflik Polri-KPK
Kompolnas Dinilai Perkeruh Konflik Polri-KPK
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai menambah keruh suasana konflik Polri dengan KPK. Di saat situasi belum tenang, Kompolnas mempublikasi secara terbuka calon-calon Kapolri pengganti Komjen Pol Budi Gunawan.
"Terutama ketika masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri yang satu sama lainnya berbeda," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) Tb Hasanuddin melalui pesan singkat, Selasa (10/2/2015).
Hasanuddin menyarankan Kompolnas agar menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik. Pasalnya hal ini menyangkut kredibilitas orang lain.
"Di lingkungan TNI/Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya. Yakni seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia," tegasnya.
Oleh karena itu seharusnya Kompolnas bisa menjaga suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas.
"Seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tak dilarang. Tapi kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri, sebaiknya dihindari."
"Gunakan saja lembaga-lembaga yang sah seperti PPATK atau KPK atau lembaga-lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon. Sekali lagi mempromosikan atau memecat seseorang itu tetap ada etikanya," pungkasnya.
"Terutama ketika masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri yang satu sama lainnya berbeda," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) Tb Hasanuddin melalui pesan singkat, Selasa (10/2/2015).
Hasanuddin menyarankan Kompolnas agar menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik. Pasalnya hal ini menyangkut kredibilitas orang lain.
"Di lingkungan TNI/Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya. Yakni seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia," tegasnya.
Oleh karena itu seharusnya Kompolnas bisa menjaga suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas.
"Seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tak dilarang. Tapi kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri, sebaiknya dihindari."
"Gunakan saja lembaga-lembaga yang sah seperti PPATK atau KPK atau lembaga-lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon. Sekali lagi mempromosikan atau memecat seseorang itu tetap ada etikanya," pungkasnya.
(hyk)
Explore More