Efek Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan Bagi Polri
Selasa, 10 Februari 2015 - 08:06 WIB
Efek Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan Bagi Polri
A
A
A
JAKARTA - Pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan mengakibatkan semakin memburuknya konstelasi politik di Tanah Air. Tak hanya itu, akan terjadi demoralisasi di internal Polri karena pembatalan pelantikan itu.
"Sebagaimana diketahui bahwa sejak Pilpres 2014, internal Polri terbelah oleh kepentingan politik," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Sehingga, lanjut dia, apabila terjadi pembatalan maka akan membuat internal Polri gaduh dan tidak dalam posisi yang stabil. "Jelas ini akan berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan," ucapnya.
Muradi berpandangan, akibat dinamika politik yang tidak stabil maka jalannya pemerintahan tidak dalam posisi yang baik. Sebab, sejumlah program yang terkait dengan Nawacita dan Trisakti dijalankan seadanya dan tidak fokus pada apa yang menjadi karakteristik politik pemerintahan saat ini.
"Ujung-ujungnya, publik merasa bahwa efektivitas pemerintahan saat ini tidak bisa menjalankan amanat rakyat. Konsekuensi tersebut akan menjadi bagian masalah baru apabila Jokowi tidak secara jeli melihat dinamika politik tersebut," pungkas Muradi.
"Sebagaimana diketahui bahwa sejak Pilpres 2014, internal Polri terbelah oleh kepentingan politik," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Sehingga, lanjut dia, apabila terjadi pembatalan maka akan membuat internal Polri gaduh dan tidak dalam posisi yang stabil. "Jelas ini akan berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan," ucapnya.
Muradi berpandangan, akibat dinamika politik yang tidak stabil maka jalannya pemerintahan tidak dalam posisi yang baik. Sebab, sejumlah program yang terkait dengan Nawacita dan Trisakti dijalankan seadanya dan tidak fokus pada apa yang menjadi karakteristik politik pemerintahan saat ini.
"Ujung-ujungnya, publik merasa bahwa efektivitas pemerintahan saat ini tidak bisa menjalankan amanat rakyat. Konsekuensi tersebut akan menjadi bagian masalah baru apabila Jokowi tidak secara jeli melihat dinamika politik tersebut," pungkas Muradi.
(kri)
