Marwan Ajukan Anggaran Rp16 T
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajukan tambahan anggaran Rp16 triliun. Dana itu untuk pembangunan 57.100 desa yang tertinggal.
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran baru sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan desa. Marwan menjelaskan, anggaran itu nantinya untuk membangun 39.000 desa yang tertinggal, kemudian sekitar 17.000 desa yang sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan dengan negara lain.
“Saya baru mengajukan penambahan anggaran baru itu baru semalam (5/2) ke Kementerian Keuangan. Uangnya untuk pembangunan desa,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR kemarin. Politikus PKB ini mengatakan, penambahan anggaran ini untuk menggenapi kucuran dana yang akan diterima per desa maksimal sebesar Rp240 juta, jika memenuhi empat indikator yang ditentukan Kemendes, yakni indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan sulitnya letak geografis.
Menurut Marwan, jika ditotal dengan dana desa yang diberikan Kemendes serta alokasi dana desa rutin dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka per desa akan menerima Rp750 juta. “Jadi, Rp750 juta itu merupakan gabungan dana desa yang bersumber dari tiga anggaran, yakni dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota seperti yang selama ini sudah berjalan di daerah,” ungkapnya.
Marwan menambahkan, anggaran per desa itu nantinya akan dikucurkan melalui badan usaha milik desa (bumdes) untuk mempercepat sektor perekonomian di pedesaan. Marwan menjelaskan, sebelum desa menerima dana ini, kepala desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul-zaman menyatakan harapannya agar Kemendes mampu memberantas kemiskinan masyarakat desa di seluruh kabupaten kota. Rambe pun mendukung penyaluran dana desa.
Neneng zubaidah
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran baru sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan desa. Marwan menjelaskan, anggaran itu nantinya untuk membangun 39.000 desa yang tertinggal, kemudian sekitar 17.000 desa yang sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan dengan negara lain.
“Saya baru mengajukan penambahan anggaran baru itu baru semalam (5/2) ke Kementerian Keuangan. Uangnya untuk pembangunan desa,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR kemarin. Politikus PKB ini mengatakan, penambahan anggaran ini untuk menggenapi kucuran dana yang akan diterima per desa maksimal sebesar Rp240 juta, jika memenuhi empat indikator yang ditentukan Kemendes, yakni indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan sulitnya letak geografis.
Menurut Marwan, jika ditotal dengan dana desa yang diberikan Kemendes serta alokasi dana desa rutin dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka per desa akan menerima Rp750 juta. “Jadi, Rp750 juta itu merupakan gabungan dana desa yang bersumber dari tiga anggaran, yakni dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota seperti yang selama ini sudah berjalan di daerah,” ungkapnya.
Marwan menambahkan, anggaran per desa itu nantinya akan dikucurkan melalui badan usaha milik desa (bumdes) untuk mempercepat sektor perekonomian di pedesaan. Marwan menjelaskan, sebelum desa menerima dana ini, kepala desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul-zaman menyatakan harapannya agar Kemendes mampu memberantas kemiskinan masyarakat desa di seluruh kabupaten kota. Rambe pun mendukung penyaluran dana desa.
Neneng zubaidah
(bbg)