Kisruh KPK-Polri Ancam Stabilitas Negara

BEKASI - Kemelut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus cepat diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan konflik itu dapat mengganggu stabilitas negara.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan, untuk saat ini kemelut antara dua lembaga penegak hukum itu dinilai masih dalam taraf normal. TNI melihat gelombang pro dan kontra masyarakat juga belum sampai mengganggu keamanan di dalam negeri. Namun, akan lebih baik memang perseteruan dua institusi itu segera diakhiri. “TNI tetap akan bersiap untuk menjamin kestabilan negara,” kata Panglima seusai menyampaikan kuliah umum di President University, Bekasi, kemarin.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut menjelaskan, sebagai sebuah negara demokrasi, adanya konflik yang menuai pro dan kontra merupakan hal wajar. Indonesia memberi ruang diskusi dan berwacana meski ada beberapa konflik yang masuk ke ranah hukum. Disinggung mengenai kedatangannya ke Istana Negara beberapa hari lalu, Moeldoko menepis hal itu terkait dengan polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

“Presiden kala itu hanya menyampaikan bahwa Indonesia saat ini pada posisi sangat bagus dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,” katanya. Moeldoko mengungkapkan kepada Presiden bahwa TNI siap menjamin keamanan atas stabilitas negara. Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan agar kisruh KPK-Polri diselesaikan secepatnya demi penegakan kebenaran dan keadilan.

Pemerintah harus turun tangan karena keselamatan dan kewibawaan dua lembaga itu merupakan bagian dari upaya membawa bangsa ini mencapai kemajuan dan kesejahteraan. “Untuk itu kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak raguragu mengambil langkah yang tegas, cepat, dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan dan kemelut antara KPK dan Polri sesuai dengan konstitusi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara itu antara lain Romo Ignatius Harianto, SJ (Sekjen ICRP/KWI), HS Dillon (intelektual dan tokoh agama Shikh), Pendeta Albertus Patti (PGI), Uung Sendana (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Piandi (Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia), Yanto Jaya (Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia), dan Romo Mateo (Xaverian).

“Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar mengangkat pemimpin Polri dengan mengutamakan moralitas, kredibilitas, (yang) berintegritas dan kapabel,” lanjut Said. Dia mengungkapkan, tokoh lintas agama mendukung KPK dan Polri untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam kerangka memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitasnya.

“Kami juga mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat bagi kepentingan politik individu dan kelompok. Mengingatkan KPK untuk kembali ke fitrahnya dan betulbetul menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi,” paparnya.

Ketahanan Nasional

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berharap semua generasi muda turut serta mendukung terjaganya stabilitas negara. Sebab pada prinsipnya, pembinaan keamanan itu menjadi tanggung jawab bersama. “Karena ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan lingkungan, ketahanan wilayah sampai pada ketahanan nasional,” katanya.

Rektor President University Chandra Setiawan berharap, ketahanan nasional yang baik di dalamnya juga mencakup aspek perindustrian yang kuat dan jaminan bagi pengusaha asing dalam berbisnis di Indonesia. Harapan ini, menurutnya, untuk memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

Neneng zubaidah/ Khoirul muzakki