Hal yang Harus Dilakukan Jokowi agar Tak Diintervensi
Jum'at, 06 Februari 2015 - 09:16 WIB
Hal yang Harus Dilakukan Jokowi agar Tak Diintervensi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunjukkan jiwa kepemimpinannya, agar tidak mudah diintervensi oleh partai politik (parpol) yang menjadi pendukungnya.
"Jokowi harus menunjukkan leadershipnya bahwa dia adalah seorang presiden, bukan petugas partai," kata pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/2/2015).
Diakui Ubedilah, yang terjadi selama ini Jokowi seolah-olah masih petugas partai. "Jadi dia (harusnya) menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin 230 juta orang," ucapnya.
Menurutnya, Jokowi harus tegas untuk tidak diintervensi oleh pihak mana pun. Kemudian, Jokowi harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada koalisinya bahwa kebijakannya misalnya on the track sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Meskipun mungkin berbeda pendapat dengan PDIP, Nasdem dan (partai di Koalisi Indonesia Hebat atau KIH) lainnya," tuturnya.
Diakui Ubedilah, ada salah kaprah atau berlebihan dari partai koalisi, karena nampaknya ada semangat intervensi yang kuat dari KIH terhadap Jokowi.
"Padahal koalisi itu adalah posisi yang equal dia posisinya sejajar, imbang, masing-masing kekuatan politik bisa memberikan kontribusi dalam mengambil kebijakan atau berkontribusi untuk kekuasaan," pungkasnya.
"Jokowi harus menunjukkan leadershipnya bahwa dia adalah seorang presiden, bukan petugas partai," kata pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/2/2015).
Diakui Ubedilah, yang terjadi selama ini Jokowi seolah-olah masih petugas partai. "Jadi dia (harusnya) menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin 230 juta orang," ucapnya.
Menurutnya, Jokowi harus tegas untuk tidak diintervensi oleh pihak mana pun. Kemudian, Jokowi harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada koalisinya bahwa kebijakannya misalnya on the track sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Meskipun mungkin berbeda pendapat dengan PDIP, Nasdem dan (partai di Koalisi Indonesia Hebat atau KIH) lainnya," tuturnya.
Diakui Ubedilah, ada salah kaprah atau berlebihan dari partai koalisi, karena nampaknya ada semangat intervensi yang kuat dari KIH terhadap Jokowi.
"Padahal koalisi itu adalah posisi yang equal dia posisinya sejajar, imbang, masing-masing kekuatan politik bisa memberikan kontribusi dalam mengambil kebijakan atau berkontribusi untuk kekuasaan," pungkasnya.
(maf)
