Tokoh Lintas Agama Minta Jokowi Tegas Sikapi Kisruh KPK-Polri
Kamis, 05 Februari 2015 - 20:04 WIB
Tokoh Lintas Agama Minta Jokowi Tegas Sikapi Kisruh KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Para tokoh lintas agama meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Hal itu merupakan salah satu kesepakatan dari pertemuan para tokoh lintas agama di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat Raya, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
"Mengetuk nurani Presiden RI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan dan kemelut antara KPK-Polri sesuai konstitusi," ujar Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siraj saat jumpa pers.
Dia mengatakan, sebagai pemimpin rakyat Indonesia, Presiden Jokowi harus memberikan contoh moral yang baik dan teladan moral bagi bangsa ini.
"Maka kita harapkan ketegasan dari presiden dan jangan ragu-ragu dan jangan masih menunggu mengulur waktu mengambil keputusan yang tegas," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, keputusan yang tegas mesti dari ketulusan hati nurani Presiden Jokowi, bukan atas kepentingan siapapun. "Seperti pencalonan Kapolri yang ada ini, walaupun masih belum jelas kondisi hukumnya dan masih proses, tapi sudah kehilangan kredibilitas."
"Oleh karena ini presiden, demi kepentingan bangsa harus memberi contoh yang tegas dan mengambil yang selama ini kita anggap kurang cepat, hati tulus dan bukan kepentingan apa-apa," sambungnya.
Adapun yang hadir antara lain tokoh agama Shikh HS Dillon, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Ignatius Harianto, dan Ketua Harian Indonesian Conference and Religion for Peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla.
Selain itu, perwakilan-perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Budhayana Indonesia, perwakilan Syiah, Komunitas Shikh Tangerang Selatan, perwakilan agama Tao, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Warga Kerohanian Sapta Dharma (Persada) dan perwakilan Ahmadiyah.
Hal itu merupakan salah satu kesepakatan dari pertemuan para tokoh lintas agama di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat Raya, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
"Mengetuk nurani Presiden RI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan dan kemelut antara KPK-Polri sesuai konstitusi," ujar Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siraj saat jumpa pers.
Dia mengatakan, sebagai pemimpin rakyat Indonesia, Presiden Jokowi harus memberikan contoh moral yang baik dan teladan moral bagi bangsa ini.
"Maka kita harapkan ketegasan dari presiden dan jangan ragu-ragu dan jangan masih menunggu mengulur waktu mengambil keputusan yang tegas," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, keputusan yang tegas mesti dari ketulusan hati nurani Presiden Jokowi, bukan atas kepentingan siapapun. "Seperti pencalonan Kapolri yang ada ini, walaupun masih belum jelas kondisi hukumnya dan masih proses, tapi sudah kehilangan kredibilitas."
"Oleh karena ini presiden, demi kepentingan bangsa harus memberi contoh yang tegas dan mengambil yang selama ini kita anggap kurang cepat, hati tulus dan bukan kepentingan apa-apa," sambungnya.
Adapun yang hadir antara lain tokoh agama Shikh HS Dillon, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Ignatius Harianto, dan Ketua Harian Indonesian Conference and Religion for Peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla.
Selain itu, perwakilan-perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Budhayana Indonesia, perwakilan Syiah, Komunitas Shikh Tangerang Selatan, perwakilan agama Tao, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Warga Kerohanian Sapta Dharma (Persada) dan perwakilan Ahmadiyah.
(kri)
