TNI AU Perkuat Program Poros Maritim

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (TNI AU) berkomitmen untuk memperkuat program poros maritim yang digagas pemerintah. Program tersebut optimistis mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna meminta jajarannya untuk mendukung sembilan program atau Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya mewujudkan poros maritim di Indonesia. Menurut Agus, Rapim TNI AU ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk melaksanakan program kerja tahun anggaran 2015 sekaligus memantapkan konsolidasi jajaran TNI AU.

”TNI AU dalam hidup berbangsa dan bernegara tak terlepas dari visi dan misi pemerintah untuk menggelorakan Trisakti dalam mewujudkan poros maritim di Indonesia,” katanya saat membuka Rapim TNI AU 2015 yang bertajuk ”Meningkatkan Iman dan Takwa, Profesionalitas, Soliditas, dan Jiwa Militansi Guna Mendukung Tugas TNI AU dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI” di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Menurut Agus, TNI AU harus mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang termaktub dalam Nawacita. Termasuk tujuh kebijakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang harus dipedomani oleh TNI AU dalam perspektif pembinaan kekuatan. ”Bicara poros maritim, itu sudah ada dalam Nawacita pemerintah baru kita. Semangat Trisakti yang ingin dicapai adalah berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

Terkait dengan cita-cita tersebut, sambung Agus, TNI AU secara signifikan sangat berperan dalam mewujudkan semangat tersebut. Konsep besar ini merupakan sistem interoperabilitas yang melibatkan TNI AU sebagai komponen utama. Menurut dia, relevansi TNI AU sebagai pembina kekuatan secara signifikan menentukan perannya sebagai subsistem dalam pertahanan poros maritim.

”TNI AU harus menghadirkan superioritas udara ke tengah samudra. Coverage security bagi naval forces. Artinya, sistem pertahanan maritim bukan hanya butuh TNI AL yang kuat, namun juga TNI AU yang lebih kapabel,” ujar Agus. Seiring dengan perkembangan doktrin World Maritime Axis yang identik dengan World Airspace Axis, menurut dia, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam perang modern. Termasuk Air Defence Identification Zone (ADIZ), yang merupakan payung perlindungan maritim dan wilayah udara.

”Ini untuk menjaga keseimbangan geostrategi dengan hal serupa seperti Australia Maritime Identification Zone (AMIZ). Sekarang bagaimana poros maritim bisa eksis kalau udara bukan kita yang kuasai. Apakah bisa darat dan laut bebas bergerak kalau udara dikuasai negara lain,” kata Agus. Karena itu, TNI AU berupaya agar Indonesia kembali mendapatkan kedaulatan wilayah udaranya. Selama ini sistem Flight Information Region (FIR) di Natuna, Kepulauan Riau dikendalikan Singapura.

”TNI AU mendoronguntuksegeradiambilalih. Tentunya pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana agar dapat meyakinkan dunia penerbangan internasional bahwa Indonesia bisa mengontrol wilayah FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna,” jelas Agus. Agus mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan menko polhukam dan menhub. Pasalnya, selama ini ADIZ yang melingkari wilayah udara Pulau Jawa dan sekitarnya sudah tidak lagi sesuai.

”Penetapan ADIZ harus terus didorong. Pemerintah dan instansi terkait lainnya perlu membuat pengaturan prosedur ADIZ bersama dengan TNI, khususnya TNI AU, dalam ketentuan perundang-undangan. ADIZ harus meng-cover seluruh wilayah kedaulatan NKRI dan terintegrasi,” jelas Agus.

Di tempat terpisah, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga melakukan langkah yang sama dengan mengajak PT Indofood untuk mewujudkan ketahanan pangan.

”Saya menjadi pembicara saja terkait dengan ketahanan pangan. Saya minta bantuan kepada Grup Indofood bagaimana agar misi ketahanan pangan yang swasembada tiga tahun itu bisa terwujud. Mereka kan punya akses di banyak tempat. Pokoknya saya cari teman sebanyak-banyaknya untuk swasembada pangan,” jelasnya.

Sucipto