Siapkan 6 Opsi, Jokowi Tuntaskan Pekan Depan
Kamis, 05 Februari 2015 - 12:15 WIB
Siapkan 6 Opsi, Jokowi Tuntaskan Pekan Depan
A
A
A
PENYELESAIAN kemelut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mulai menemukan titik terang. Setelah berlarut-larut hingga tiga pekan, Presiden Joko Widodo akhirnya berjanji menuntaskan konflik itu pekan depan.
Khusus polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan, Istana telah menyiapkan enam opsi solusi. “Saya selesaikan semuanya minggu depan. (Sekarang) ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan,” ujar Jokowi di Gedung Bidakara, Jakarta, kemarin. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri akan diketahui setelah dirinya menyelesaikan lawatan ke tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, 5-9 Februari 2015.
Sebelumnya Jokowi berulang kali menegaskan akan mengambil keputusan mengenai konflik KPK-Polri setelah sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Pada Senin (2/2) lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang tersebut karena ketidakhadiran KPK.
Harapan publik untuk mengetahui keputusan terbaik dari kisruh ini sempat mencuat ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Selasa (2/2) siang menyatakan Jokowi akan memutuskan konflik KPK-Polri siang kemarin. Namun, keinginan itu dipastikan musnah. Jokowi juga tidak memberikan kepastian kapan tepatnya keputusan itu diumumkan.
“Senin (9/2) saya sudah di Jakarta. Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, pokoknya minggu depan saya selesaikan semua,” kata presiden yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu. Sikap Jokowi yang menunda keputusan diduga terkait erat dengan kedatangan sejumlah elite partai KIH di Istana Negara, Selasa (3/2) sore.
Mereka adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPPPartai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPPPKPISutiyoso, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh berhalangan hadir. Sebagai gantinya, dia mengutus Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella untuk mengikuti pertemuan tersebut.
Enam Opsi
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, dilema mengenai jadi tidaknya Budi Gunawan dilantik tak lepas dari sikap kalemdikpol itu yang tak bersedia mundur. Padahal, Presiden Jokowi telah meminta Budi untuk mundur beberapa kali.
“Setahu saya ada beberapa kali permintaan (pengunduran diri) itu diajukan (Presiden kepada Budi Gunawan). Opsi itu (diminta mundur) sudah ada sejak Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ujar Andi. Menurut mantan sekretaris Tim Transisi ini, Presiden telah menyiapkan enam opsi untuk menyelesaikan kemelut yang menimpa status Budi. Pertama, Budi Gunawan mundur dari pencalonannya.
Kedua, Presiden melantik Budi secara definitif, kemudian menonaktifkannya. Ketiga, penundaan sampai ada status hukum yang jelas. Keempat, membatalkan pencalonan Budi, kemudian mencalonkan nama baru. Dan opsi keenam, status quo dengan kondisi menunggu adanya kalkulasi baru. “Kami di tim menyiapkan semua kerangka yang legal dan formal yang dibutuhkan Pak Presiden untuk menjalankan salah satu dari keenam opsi ini,” katanya di Istana Negara Jakarta.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, keputusan akhir mengenai status Budi Gunawan merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, Presiden bisa melakukan apa yang menjadi haknya. “Kalau dilantik, itu hak presiden. Jikamenganggapperlu revisi, itu juga hak presiden,” kata Fadli di Gedung DPR.
Budi Waseso Calon Kapolri
Berlarut-larutnya konflik KPK-Polri membuat berbagai spekulasi mengenai kasus ini terus bermunculan. Salah satu yang santer terdengar adalah kemungkinan Presiden Jokowi mengajukan calon baru. Isu ini makin kuat setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan telah menyiapkan sejumlah nama calon kapolri.
Selain ada empat nama perwira tinggi Polri yang sudah resmi diajukan ke pihak Istana Negara, Kompolnas menyebut ada satu nama baru diajukan ke Istana. “Dia Kabareskrim Mabes Polri Budi Waseso,” kata Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan kemarin. Edi memastikan Budi Waseso memenuhi syarat administrasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa calon kapolri adalah perwira tinggi bintang tiga atau bintang dua.
Selain Budi Waseso, nama lain yang sebelumnya telah disetor itu Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Suhardi Alius, Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno.
Rarasati syarief/Alfian faisal/kiswondari
Khusus polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan, Istana telah menyiapkan enam opsi solusi. “Saya selesaikan semuanya minggu depan. (Sekarang) ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan,” ujar Jokowi di Gedung Bidakara, Jakarta, kemarin. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri akan diketahui setelah dirinya menyelesaikan lawatan ke tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, 5-9 Februari 2015.
Sebelumnya Jokowi berulang kali menegaskan akan mengambil keputusan mengenai konflik KPK-Polri setelah sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Pada Senin (2/2) lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang tersebut karena ketidakhadiran KPK.
Harapan publik untuk mengetahui keputusan terbaik dari kisruh ini sempat mencuat ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Selasa (2/2) siang menyatakan Jokowi akan memutuskan konflik KPK-Polri siang kemarin. Namun, keinginan itu dipastikan musnah. Jokowi juga tidak memberikan kepastian kapan tepatnya keputusan itu diumumkan.
“Senin (9/2) saya sudah di Jakarta. Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, pokoknya minggu depan saya selesaikan semua,” kata presiden yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu. Sikap Jokowi yang menunda keputusan diduga terkait erat dengan kedatangan sejumlah elite partai KIH di Istana Negara, Selasa (3/2) sore.
Mereka adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPPPartai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPPPKPISutiyoso, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh berhalangan hadir. Sebagai gantinya, dia mengutus Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella untuk mengikuti pertemuan tersebut.
Enam Opsi
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, dilema mengenai jadi tidaknya Budi Gunawan dilantik tak lepas dari sikap kalemdikpol itu yang tak bersedia mundur. Padahal, Presiden Jokowi telah meminta Budi untuk mundur beberapa kali.
“Setahu saya ada beberapa kali permintaan (pengunduran diri) itu diajukan (Presiden kepada Budi Gunawan). Opsi itu (diminta mundur) sudah ada sejak Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ujar Andi. Menurut mantan sekretaris Tim Transisi ini, Presiden telah menyiapkan enam opsi untuk menyelesaikan kemelut yang menimpa status Budi. Pertama, Budi Gunawan mundur dari pencalonannya.
Kedua, Presiden melantik Budi secara definitif, kemudian menonaktifkannya. Ketiga, penundaan sampai ada status hukum yang jelas. Keempat, membatalkan pencalonan Budi, kemudian mencalonkan nama baru. Dan opsi keenam, status quo dengan kondisi menunggu adanya kalkulasi baru. “Kami di tim menyiapkan semua kerangka yang legal dan formal yang dibutuhkan Pak Presiden untuk menjalankan salah satu dari keenam opsi ini,” katanya di Istana Negara Jakarta.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, keputusan akhir mengenai status Budi Gunawan merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, Presiden bisa melakukan apa yang menjadi haknya. “Kalau dilantik, itu hak presiden. Jikamenganggapperlu revisi, itu juga hak presiden,” kata Fadli di Gedung DPR.
Budi Waseso Calon Kapolri
Berlarut-larutnya konflik KPK-Polri membuat berbagai spekulasi mengenai kasus ini terus bermunculan. Salah satu yang santer terdengar adalah kemungkinan Presiden Jokowi mengajukan calon baru. Isu ini makin kuat setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan telah menyiapkan sejumlah nama calon kapolri.
Selain ada empat nama perwira tinggi Polri yang sudah resmi diajukan ke pihak Istana Negara, Kompolnas menyebut ada satu nama baru diajukan ke Istana. “Dia Kabareskrim Mabes Polri Budi Waseso,” kata Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan kemarin. Edi memastikan Budi Waseso memenuhi syarat administrasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa calon kapolri adalah perwira tinggi bintang tiga atau bintang dua.
Selain Budi Waseso, nama lain yang sebelumnya telah disetor itu Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Suhardi Alius, Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno.
Rarasati syarief/Alfian faisal/kiswondari
(ars)
