Jokowi-JK Kedodoran Bangun Konsolidasi Demokrasi

Selasa, 03 Februari 2015 - 16:16 WIB
Jokowi-JK Kedodoran...
Jokowi-JK Kedodoran Bangun Konsolidasi Demokrasi
A A A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama 100 hari kerja dinilai kedodoran dalam membangun konsolidasi demokrasi. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai lebih memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

"Di 100 hari, pemerintah kedodoran dalam membangun konsolidasi demokrasi," ujar Dewan Pembina Setara Institute Romo Benny Susetyo di Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat‬, Selasa (3/2/2015).

Menurut dia, semestinya pemerintah memprioritaskan pelaksanaan penghargaan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan demokrasi. Sebab, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi maupun sektor lain terlaksana dengan sendirinya, jika hal itu dilakukan pemerintah.

"Kalau pertumbuhan ekonomi diprioritaskan dan dipandang akan meningkatkan penghargaaan terhadap HAM, itu keliru," tutur pemerhati antikorupsi dan politik ini.
(kri)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved