Kuasa Hukum Pastikan BW Penuhi Panggilan Bareskrim
Selasa, 03 Februari 2015 - 10:47 WIB
Kuasa Hukum Pastikan BW Penuhi Panggilan Bareskrim
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dipastikan akan memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri siang ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana. Menurutnya, pemeriksaan tersebut memang telah dijadwalkan Bareskrim Polri.
"Ya (BW) akan penuhi (panggilan). Penegak hukum ya harus patuh hukum. Ya tentu saja," ujar Nursyahbani saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2/2015).
Dia menambahkan, pemeriksaan ini yang pertama kali setelah Bareskrim Polri melakukan penangkapan dan menetapkan BW sebagai tersangka. Menurutnya, BW bakal didampingi sejumlah tim kuasa hukumnya.
"Tim pengacara akan mendampingi berangkat dari KPK jam 11.00 atau 12.00 WIB nanti," tuturnya.
Adapun Nursyahbani mendapat informasi dari Bareskrim Polri bahwa pemeriksaan terhadap BW dilakukan pukul 13.00 WIB. BW ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana. Menurutnya, pemeriksaan tersebut memang telah dijadwalkan Bareskrim Polri.
"Ya (BW) akan penuhi (panggilan). Penegak hukum ya harus patuh hukum. Ya tentu saja," ujar Nursyahbani saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2/2015).
Dia menambahkan, pemeriksaan ini yang pertama kali setelah Bareskrim Polri melakukan penangkapan dan menetapkan BW sebagai tersangka. Menurutnya, BW bakal didampingi sejumlah tim kuasa hukumnya.
"Tim pengacara akan mendampingi berangkat dari KPK jam 11.00 atau 12.00 WIB nanti," tuturnya.
Adapun Nursyahbani mendapat informasi dari Bareskrim Polri bahwa pemeriksaan terhadap BW dilakukan pukul 13.00 WIB. BW ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu.
(kri)
