PBNU Minta Pemerintah Serius Garap Ekonomi Prorakyat
PBNU Minta Pemerintah Serius Garap Ekonomi Prorakyat
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah serius menggarap sektor ekonomi yang lebih memihak rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.
“Catatan penting bagi NU adalah bisakah kita melaksanakan politik demokrasi dengan baik jika tanpa diiringi secara substansial dengan pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada umat,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta kemarin. “Ini maknanya ada gejala yang kuat di masyarakat bahwa politik demokrasi untuk memilih wakil rakyat, bupati, wali kota, atau gubernur bisa dikonversi dengan uang,” tambahnya.
Hal itu, menurut Said Aqil, disebabkan demokrasi masih berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. “Mengutip data Badan Pusat Statistik terakhir, rasanya dada ini sesak. Betapa tidak, distribusi kesejahteraan nasional jika diukur dari indeks ketimpangan, gini ratio , terus naik dari tahun ke tahun,” katanya.
Pada 2004 gini ratio masih 0,33 dan melonjak menjadi 0,41 pada 2011, terakhir menjadi 0,43. “Kebijakan apa saja yang akan diambil oleh pemerintah selagi mengarah pada kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi akan didukung PBNU tanpa reserve ,” kata Said Aqil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, di 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), beberapa kebijakan ekonomi justru memberatkan rakyat, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ), elpiji, dan listrik. Menurut dia , kebijakan seperti itu menyulitkan dan memberatkan kehidupan rakyat sehingga perlu dikoreksi.
Kebijakan tidak prorakyat juga tampak pada perpanjangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport yang berpotensi menyalahi UU Minerba. Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti intervensi terhadap pemerintahan Jokowi sehingga ada kebijakan yang tidak prorakyat, termasuk di bidang ekonomi. Padahal, kata dia, Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa bukan kepentingan partai politik termasuk yang mendukungnya.
Sucipto/Ant
“Catatan penting bagi NU adalah bisakah kita melaksanakan politik demokrasi dengan baik jika tanpa diiringi secara substansial dengan pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada umat,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta kemarin. “Ini maknanya ada gejala yang kuat di masyarakat bahwa politik demokrasi untuk memilih wakil rakyat, bupati, wali kota, atau gubernur bisa dikonversi dengan uang,” tambahnya.
Hal itu, menurut Said Aqil, disebabkan demokrasi masih berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. “Mengutip data Badan Pusat Statistik terakhir, rasanya dada ini sesak. Betapa tidak, distribusi kesejahteraan nasional jika diukur dari indeks ketimpangan, gini ratio , terus naik dari tahun ke tahun,” katanya.
Pada 2004 gini ratio masih 0,33 dan melonjak menjadi 0,41 pada 2011, terakhir menjadi 0,43. “Kebijakan apa saja yang akan diambil oleh pemerintah selagi mengarah pada kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi akan didukung PBNU tanpa reserve ,” kata Said Aqil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, di 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), beberapa kebijakan ekonomi justru memberatkan rakyat, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ), elpiji, dan listrik. Menurut dia , kebijakan seperti itu menyulitkan dan memberatkan kehidupan rakyat sehingga perlu dikoreksi.
Kebijakan tidak prorakyat juga tampak pada perpanjangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport yang berpotensi menyalahi UU Minerba. Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti intervensi terhadap pemerintahan Jokowi sehingga ada kebijakan yang tidak prorakyat, termasuk di bidang ekonomi. Padahal, kata dia, Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa bukan kepentingan partai politik termasuk yang mendukungnya.
Sucipto/Ant
(bbg)
Explore More