Jangan Menarik-narik Pemerintah untuk Partai

Kontroversi mengiringi perjalanan 100 hari pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ibarat kapal mengarungi samudra, publik berharap ombak besar tak menenggelamkan cita-cita bangsa.

Bagaimana Jokowi menghadapi semua tantangan itu? Apa saja langkahnya ke depan? MNC Media berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/1). Wawancara dilakukan Pemimpin Redaksi RCTI Arya Sinulingga dan Pemimpin Redaksi MNCTV Yadi Hendriana. Berikut ini petikan dialog tersebut.

Sudah lebih dari 100 hari pemerintahan berjalan. Apa sebenarnya target 2015?

Momentumnya sekarang. (Pemerintah) harus bisa memberikan kepercayaan kepada rakyat, dunia usaha, bahwa kita sudah berada pada track yang benar. Contoh subsidi BBM (bahan bakar minyak). Banyak yang bilang enggak berani karena menjatuhkan popularitas, kita tetap lakukan. PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), seminggu lalu kita buka. Artinya reformasi birokrasi bidang perizinan sudah kita lakukan. Bahwa apa yang kita sampaikan sudah kita lakukan.

Khusus BBM, pemerintah telah menentukan harga sesuai pasar. Apa dasarnya?

Sekarang kita lihat ada subsidi, sebelumnya setahun hampir Rp300 triliun. Setelah kita lihat subsidi lari ke mana, 84% ke kaya yang pegang mobil. Sebanyak 16% yang enggak punya. Subsidi seharusnya ke yang tidak punya sehingga kita alihkan dari konsumtif ke produktif.

Masa setiap hari kita bakar. Apa produktif? Alat pertanian ke petani. Kita berikan traktor, benih, dan pupuk. Kemudian untuk nelayan, mesin kapal, alat pendingin ikan, kemudian juga usaha mikro kecil. Itu yang benar. Juga untuk infrastruktur akan memberikan dampak harga konektivitas antarkota provinsi lebih murah.

Artinya sesuai pasar itu pilihan terbaik?

Tidak, kan masih ada disubsidi, solar masih. Itu masuk logikanya, kalau enggak masuk ya enggak kita alihkan.

Persoalannya harga BBM fluktuatif, sementara harga bahan-bahan pokok dan transportasi umum tidak turun?

Beberapa ongkos transportasi di beberapa kota turun. Harga sembako ada juga yang turun, ada yang belum. Ini tugas pemerintah. Tapi kalau kita lihat kemarin inflasi bulan Januari sudah turun. Beberapa bahan pokok memang harus ditekan terus. Ini kan berkaitan bukan cuma karena masalah BBM, tapi juga belum panen. Harus dilihat secara makro.

Harga berubah-ubah sering dinilai membingungkan masyarakat?

Memang terutama untuk premium (berubah-ubah) karena harga pasarnya turun ya kita turunkan lagi. Diturunkan kan mestinya menjadi seneng, kok malah jadi ramai.

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?

Pekerjaan besar misal pembangunan pelabuhan. Minggu lain kita mulai proyek besar Kuala Tanjung menyangkut 2.200 hektare. Nantinya akan bisa untuk kapal-kapal besar, saya target dua tahun harus selesai. Jalan tol dan kereta api di Sumatera juga akan dimulai. Maret, paling tidak April (tuntas).

Sulawesi, Papua masih studi. Tapi kita harap sudah dimulai tahun ini. Transportasi murah, harga turun, daya saing Indonesia ke negara lain bisa kompetitif. Baik infrastruktur bahan baku dan lainnya, baik kompetensi SDM. Akan kelihatan 2016, akhir 2017, nanti seperti apa.

Banyak kritik terhadap pemerintahan, bahkan sampai ada isu mengarah reshuffle. Benarkah?

Tentu setiap saya bekerja, ada target, ada evaluasi. Memang sudah banyak yang sanggup, tapi ada juga yang belum sanggup di beberapa kementerian. Untuk itu penting konsolidasi perencanaan, organisasi untuk menyatakan visi besar kita, gagasan besar, bisa secepatnya mengirimkan itu kepada masyarakat program yang konkret ini. Saya kira orang pandang kita sudah kerja 3-4 tahun, wongmasih 3 bulan. Ini kan proses konsolidasi masalah, pengenalan lapangan, sehingga nanti keputusan, policy, sesuai dengan lapangan dan diinginkan rakyat. Saya bekerja dengan target, tentu akan evaluasi.

Apakah kinerja menteri sudah berjalan sesuai visi?

Ada yang sudah sanggup, ada yang belum sanggup. Ini namanya konsolidasi organisasi.

Berapa kementerian yang sanggup?

Itu masyarakat sudah bisa melihat. Kalau saya, internal, nanti yang akan saya pakai untuk memberikan penilaian. Suatu saat akan kita buka sebetulnya konsolidasi organisasi kita sampai mana.

Di sektor kemaritiman, penanganan illegal fishing sejauh ini bagaimana?

Coba dibayangkan kapal yang beredar di perairan kita 5.400-7.000 kapal. Yang 90% itu ilegal sehingga kekayaan laut kita diambil beribu-ribu ton. Kalau saya melihat seperti itu tidak bisa dibiarkan. Itu saat saya sampaikan, angkat, kalau perlu tenggelamkan! Perintah itu tiga kali saya sampaikan.

Belum juga dilaksanakan?

Ini sekali lagi masih awalawal, tetapi paling tidak bisa memberikan efek jera, ini masalah kedaulatan, penegakan hukum, menyangkut kewibawaan negara. Jangan mainmain lagi. Masuk ke laut Indonesia ambil ikan, pasti akan kita kejar.

Akan dibentuk satgas illegal fishing, kenapa tidak berdayakan kekuatan negara seperti TNI AL?

Enggak, kita ingin fokus. Kaitan dengan keamanan laut ada Bakamla. Untuk selesaikan persoalan laut, Polair dibantu TNI. Kita itu dalam rangka membantu, dibantu Kementerian Kelautan, tapi kewenangan sekarang ada di Bakamla. Jadi benar-benar fokus. Kan sebelumnya semua punya kewenangan, KKP punya, Polair ada, TNI ada, kemudian berkaitan dengan laut lagi ada. Jadi sekarang jelas yang punya kewenangan Bakamla.

Pemerintah juga dikritik berkaitan dengan Freeport yang mendapat izin lagi?

Kan belum. Maksud saya, masalah Freeport ini ada MoU yang lama, tentu saja itu akan juga kita lihat apakah perlu diperpanjang atau tidak. Itu menyangkut perdagangan kita. Perlu saya tegaskan, tetap sesuai dengan koridor aturan yang ada.

Pada 2015 ini Indonesia juga dihadapkan pada pasar bebas ASEAN, apa yang dipersiapkan?

Semua orang takut dengan terbukanya Komunitas ASEAN, negara lain juga takut sama kita kok . Sama-sama khawatir akan seperti apa. Indonesia negara besar. Jadi kita harus menunjukkan negara ini adalah negara besar. Kita melihat tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kebijakan yang ada harus benar dan tepat dan orangnya juga betul.

Terkait dengan konflik antara KPK dan Polri, Bapak baru saja bertemu Prabowo Subianto. Apakah ada maksud Prabowo diajak bergabung?

Pak Prabowo kawan baik saya sudah lama. Jadi kalau sebulan dua bulan enggak ketemu tuh kangen. Kemarin ngomong banyak masalah pencak silat, perpolitikan, juga singgung masalah KPK-Polri.

KPK dan Polri dibahas juga?

Itu juga disinggung. Saya sampaikan apa adanya informasi yang saya ada. Saya sampaikan ke Pak Prabowo. Saya, kita berdua sama, agar lembaga penegakan hukum, MA, kejaksaan, kepolisian, KPK betul-betul pada jalur masing-masing. Semuanya harus diselamatkan untuk menjaga kewibawaan hukum kita.

Banyak desakan, baik dari masyarakat maupun parlemen agar Presiden melantik BG (Komjen Pol Budi Gunawan). Tanggapan Anda?

Sabar dulu. Karena ada proses hukum yang harus dihormati. Jangan sampai nanti ada orang bilang Presiden intervensi. Nanti pada satu titik akan kita putuskan. Jadi sabar sedikit. Saya kira dari peristiwa ini kan dulu juga pernah ada dua kali. Ini ada lagi. Ini memberikan pembelajaran buat kita semua, penegakan hukum di negeri kita masih perlu didorong agar masyarakat juga dewasa menyikapi dan juga penegak hukum sendiri mau mengoreksi dan kekurangan harus dikoreksi. Saya kira semua harus bertindak sesuai koridor masing-masing.

Ada penilaian telah terjadi kriminalisasi KPK. Beredar kabar ada parpol yang mendesak, apakah memang benar?

Saya sudah sampaikan berapa kali, jangan ada kriminalisasi, jangan ada sok kuasa di atas hukum. Karena saya enggak mungkin intervensi sampai sejauh itu. Saya kira perintah saya jelas kepada Polri dan KPK (agar) sesuai koridor hukum.

Anda telah membentuk dan meminta masukan dari Tim 9. Hasilnya?

Belum sampai pada pressure. Ini adalah tim konsultasi tukar pikiran. Kita putuskan sesuai koridor hukum. Yang ada jangan sampai salah dan keliru memutuskan. Ya masuk ke KPK untuk apa? Di sana ada proses hukum, jangan ada intervensi lho.

Soal penilaian Anda salah mengambil orang di Tim 9?

(Saya) sudah berpikir untuk negara. Tidak ada pikiran KIHKMP, ke depan kita sudah harus berjalan untuk negara prorakyat.

Dengan konflik KPKPolri itu, program unggulan pemberantasan korupsi jadi terhambat atau menjadi tantangan?

Ini baru awal, ke depan dalam rangka pemberantasan korupsi sistemnya harus dibangun. Misalnya perizinan yang cepat sehingga tak dimainkan untuk tawar-menawar. Layanan satu pintu itu mempercepat memberikan layanan yang baik tanpa ada transaksi. Pertama , bangun sistem, kedua , penegakan hukum itu sendiri tidak hanya KPK, kejaksaan, Polri, semuanya satu semangat sama. Yang ini kita dorong. Jadi tidak KPK sendiri, Polri sendiri. Ini terintegrasi. Jadi kita punya pembersih.

Anda tidak hanya bertemu Prabowo, tapi juga BJ Habibie, apa yang diambil?

Banyak sekali masukan beliau- beliau ke saya. Dalam berbangsa dan bernegara mengingatkan hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan kecil sampai besar. Kita berbicara banyak. Prabowo lebih setengah jam, Habibie lebih satu jam. Banyak yang kita bincangkan soal kebijakan PT DI, banyak membangun kedirgantaraan kita menyambung pulaupulau dengan pulau.

Selain konflik KPK-Polri, kebijakan lain yang cukup kontroversial dalam 100 hari ini adalah hubungan antara Presiden-DPR. Bahkan sampai ada surat edaran menteri tidak perlu ke DPR. Sekarang bagaimana?

Dulu DPR kan masih ribut sehingga kalau datang bisa keliru, kita tunggu dulu DPR-nya selesai. Sekarang kan (sudah) ke DPR terus. Dulu juga tidak dilarang kok , siapa yang melarang? Kita dengan pimpinan DPR sering ketemu. Artinya berbincang dalam rangka politik kebangsaan.

Saya meyakini beliau di Dewan berpikir seperti ini. Sekarang saya tidak ada masalah. APBN tiap hari di komisi, Banggar, kemudian mereka menyampaikan program menteri-menteri saya. Sekarang ini alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita sangat baik.

Soal hubungan dengan parpol, disebutkan ada intervensi pemerintah soal perpecahan PPP dan Golkar?

Enggak ada, intervensi apa? Persoalan itu ada di partai masing-masing. Tidak ada persoalan. Menkumham tidak ikutan mengeluarkan surat. Yang kita ingin semua partai bisa bersatu berpikir untuk bangsa untuk rakyat. Jangan menarik-narik pemerintah untuk partai.