Jokowi Harus Segera Ambil Keputusan
Jokowi Harus Segera Ambil Keputusan
A
A
A
JAKARTA - Hingga kini posisi kepala Polri (kapolri) yang ditinggalkan Jenderal Pol Sutarman masih menyisakan kontroversi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali belum memberikan sinyal apakah akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) atau mengajukan kandidat baru.
Melihat kondidi tersebut, sejumlah kalangan mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggunakan hak prerogatifnya untuk segera membuat keputusan. Keputusan cepat diperlukan sekaligus untuk mengakhiri polemik yang berkembang saat ini. Harapan tersebut disampaikan sejumlah politisi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio ”Menanti Ketegasan Jokowi” di Warung Daun Cikini Jakarta kemarin.
Sejumlah pengamat juga menyampaikan perlunya Jokowi segera menentukan sikap. ”Sebaiknya Presiden Jokowi segera membuat keputusan sesuai dengan undang-undang. Karena kalau menyangkut undang-undang, ini adalah (tugas) negara, yang harus hadir adalah negara untuk menyelesaikannya,” ujar Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi.
Menurut Viva Yoga, Jokowi juga harus bisa membedakan antara persoalan politik dengan hukum. Apa yang tengah dijalani Budi Gunawan saat ini berada pada dua sisi itu, yakni sebagai calon kapolri terpilih yang telah dinyatakan lulus oleh DPR, sementara di bagian lainnya yang bersangkutan juga telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan pemahaman ini Jokowi tidak perlu bimbang mengambil sikap. ”Perlu ketegasan dari Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Dia harus tegak, tegas, meneguhkan bahwa Presiden adalah seorang kesatria dan mengakhiri kontes seperti ajang pencarian bakat, ini sudah cukup,” kata Viva Yoga.
Dia pun menyesalkan langkah Jokowi yang karena ingin menghindari tekanan- tekanan politik justru menggunakan tameng dengan membentuk Tim Independen/Tim 9. Padahal ada mekanisme yang telah disediakan konstitusi bagi Presiden untuk bisa mendapatkan masukan dari bawahannya ketika kondisi negara sedang tidak stabil.
”Seharusnya kan Presiden menggunakan institusi-institusi negara yang formal, yaitu Wantimpres. Jadi menghindari larinya (masalah) ke arah politik dan opini publik juga tidak diadukaduk,” tandasnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella menyampaikan desakan serupa. Hanya dia berpesan agar apa pun keputusan Jokowi nanti, itu semua berasal dari hak prerogatifnya sebagai kepala negara, bukan atas desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat.
”Karena kok saya melihat ini justru ada ancaman, Kalau dilantik, awas. Itu kan menekan,” imbuhnya. Begitu pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun politikus PDIP Masinton Pasaribu mendesak Jokowi untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai kapolri yang baru. Dia beralasan, pelantikan Kepala Lemdikpol itu menjadi sebuah keharusan karena DPR telah memberikan restu kepada Presiden.
”Saran kita kalau secara ketatanegaraan harus dilantik. Agar ke depannya tidak menjadi preseden buruk dan DPR pun tidak raguragu untuk memberikan persetujuan lagi kepada Presiden karena persetujuannya dijalankan oleh eksekutif,” ucap Masinton. Lebih lanjut dia menandaskan, jika ternyata setelah pelantikan muncul resistensi dari masyarakat dan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hal itu, menurut anggota Komisi III DPR ini, hal tersebut bisa dijelaskan lebih lanjut.
”Kalau setelah itu ada langkah lain, itu prerogatif Presiden nanti yang memutuskan,” imbuhnya. Masinton pun berharap agar pelantikan Budi Gunawan tidak disalahartikan sebagai bentuk kecerobohan pemerintah. Sebab nama Budi Gunawan sudah diloloskan oleh 9 dari 10 fraksi yang ada di DPR. ”Semua parpol mendukung beliau kecuali Demokrat,” tandasnya.
Sementara itu Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis menegaskan Budi Gunawan mesti segera dilantik sebagai kepala Polri agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”BG harus dilantik, tidak bisa tidak. Jika tidak dilantik, Presiden (Joko Widodo) melanggar UU,” kata Indra Sahnun Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta kemarin.
Menurut Indra, permasalahan yang terjadi memiliki porsi masing-masing. Namun dia menegaskan bahwa Budi Gunawan harus segera dilantik, apa pun alasannya. Bila sudah dilantik dan berjalan, Budi Gunawan boleh saja disidik kembali. Pengamat hukum Suparji Ahmad juga mendorong agar Jokowi segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri baru karena prosesnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, apabila tidak dilantik, justru Presiden akan mengingkari hasil dari putusan DPR.
”Tidak bisa tidak, Jokowi harus melantik BG karena sudah melalui proses hukum. Kalau tidak dilantik menjadi preseden buruk karena dia mengingkari putusan DPR,” ujarnya. Menurut Suparji, perselisihan antara KPK dan Polri sudah sepatutnya diselesaikan. Keduanya harus kembali menjalankan tugas masingmasing tanpa harus disibukkan dengan perseteruan yang saling menjatuhkan.
”KPK dan Polri mestinya bersinergi, harmonis, makanya ini harus diakhiri. Jangan justru saling mengumbar pengungkapan kasus,” katanya. Seperti diketahui, kontroversi pencalonan Budi Gunawan menjadi bola salju. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan rekening tak wajar,
Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas kesaksian palsu pada sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Untuk menjembatani persoalan tersebut, Tim 9 yang dibentuk Jokowi sudah memberi masukan, tapi hingga kini mantan Wali Kota Solo tersebut juga belum mengambil keputusan.
Dilematis
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heriyanto menilai Jokowi saat ini tengah dalam kondisi dilematis apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kapolri atau tidak. Jika melantik akan berdampak pada menurunnya legitimasi di mata masyarakat, sebaliknya jika dibatalkan dukungan terhadap Jokowi dari pihak-pihak yang selama ini berada di belakangnya akan berkurang atau hilang.
”Jokowi memang berada pada posisi dilematis. Kalau dia melantik ada resistensi publik, sementara jika tidak dilantik ada risiko di level politik elite, misalnya zona nyaman di level politik pendukung dan zona nyaman di level DPR yang hilang,” ujar Gun Gun. Meski demikian dia meminta Jokowi tetap berani mengambil keputusan untuk meredam situasi yang sedang ramai saat ini.
Apa pun keputusan yang nantinya diambil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap akan mendapatkan dampaknya. ”Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi pengambil risiko (risk taker). Karena kalau dia kemudian tidak menjadi pengambil risiko akan berlarut-larut terus,” tandasnya.
Gun Gun pun mencoba memberi saran kepada Jokowi agar lebih dulu melihat seberapa besar tingkat kepercayaan publik dalam menyikapi pencalonan Budi Gunawan. Dia sendiri melihat tingkat kepercayaan publik justru jauh lebih sensitif ketika Jokowi memilih melantik Budi Gunawan dibandingkan membatalkannya.
Dian ramdhani/Ant
Melihat kondidi tersebut, sejumlah kalangan mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggunakan hak prerogatifnya untuk segera membuat keputusan. Keputusan cepat diperlukan sekaligus untuk mengakhiri polemik yang berkembang saat ini. Harapan tersebut disampaikan sejumlah politisi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio ”Menanti Ketegasan Jokowi” di Warung Daun Cikini Jakarta kemarin.
Sejumlah pengamat juga menyampaikan perlunya Jokowi segera menentukan sikap. ”Sebaiknya Presiden Jokowi segera membuat keputusan sesuai dengan undang-undang. Karena kalau menyangkut undang-undang, ini adalah (tugas) negara, yang harus hadir adalah negara untuk menyelesaikannya,” ujar Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi.
Menurut Viva Yoga, Jokowi juga harus bisa membedakan antara persoalan politik dengan hukum. Apa yang tengah dijalani Budi Gunawan saat ini berada pada dua sisi itu, yakni sebagai calon kapolri terpilih yang telah dinyatakan lulus oleh DPR, sementara di bagian lainnya yang bersangkutan juga telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan pemahaman ini Jokowi tidak perlu bimbang mengambil sikap. ”Perlu ketegasan dari Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Dia harus tegak, tegas, meneguhkan bahwa Presiden adalah seorang kesatria dan mengakhiri kontes seperti ajang pencarian bakat, ini sudah cukup,” kata Viva Yoga.
Dia pun menyesalkan langkah Jokowi yang karena ingin menghindari tekanan- tekanan politik justru menggunakan tameng dengan membentuk Tim Independen/Tim 9. Padahal ada mekanisme yang telah disediakan konstitusi bagi Presiden untuk bisa mendapatkan masukan dari bawahannya ketika kondisi negara sedang tidak stabil.
”Seharusnya kan Presiden menggunakan institusi-institusi negara yang formal, yaitu Wantimpres. Jadi menghindari larinya (masalah) ke arah politik dan opini publik juga tidak diadukaduk,” tandasnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella menyampaikan desakan serupa. Hanya dia berpesan agar apa pun keputusan Jokowi nanti, itu semua berasal dari hak prerogatifnya sebagai kepala negara, bukan atas desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat.
”Karena kok saya melihat ini justru ada ancaman, Kalau dilantik, awas. Itu kan menekan,” imbuhnya. Begitu pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun politikus PDIP Masinton Pasaribu mendesak Jokowi untuk tetap melantik Budi Gunawan sebagai kapolri yang baru. Dia beralasan, pelantikan Kepala Lemdikpol itu menjadi sebuah keharusan karena DPR telah memberikan restu kepada Presiden.
”Saran kita kalau secara ketatanegaraan harus dilantik. Agar ke depannya tidak menjadi preseden buruk dan DPR pun tidak raguragu untuk memberikan persetujuan lagi kepada Presiden karena persetujuannya dijalankan oleh eksekutif,” ucap Masinton. Lebih lanjut dia menandaskan, jika ternyata setelah pelantikan muncul resistensi dari masyarakat dan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hal itu, menurut anggota Komisi III DPR ini, hal tersebut bisa dijelaskan lebih lanjut.
”Kalau setelah itu ada langkah lain, itu prerogatif Presiden nanti yang memutuskan,” imbuhnya. Masinton pun berharap agar pelantikan Budi Gunawan tidak disalahartikan sebagai bentuk kecerobohan pemerintah. Sebab nama Budi Gunawan sudah diloloskan oleh 9 dari 10 fraksi yang ada di DPR. ”Semua parpol mendukung beliau kecuali Demokrat,” tandasnya.
Sementara itu Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis menegaskan Budi Gunawan mesti segera dilantik sebagai kepala Polri agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”BG harus dilantik, tidak bisa tidak. Jika tidak dilantik, Presiden (Joko Widodo) melanggar UU,” kata Indra Sahnun Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta kemarin.
Menurut Indra, permasalahan yang terjadi memiliki porsi masing-masing. Namun dia menegaskan bahwa Budi Gunawan harus segera dilantik, apa pun alasannya. Bila sudah dilantik dan berjalan, Budi Gunawan boleh saja disidik kembali. Pengamat hukum Suparji Ahmad juga mendorong agar Jokowi segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri baru karena prosesnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, apabila tidak dilantik, justru Presiden akan mengingkari hasil dari putusan DPR.
”Tidak bisa tidak, Jokowi harus melantik BG karena sudah melalui proses hukum. Kalau tidak dilantik menjadi preseden buruk karena dia mengingkari putusan DPR,” ujarnya. Menurut Suparji, perselisihan antara KPK dan Polri sudah sepatutnya diselesaikan. Keduanya harus kembali menjalankan tugas masingmasing tanpa harus disibukkan dengan perseteruan yang saling menjatuhkan.
”KPK dan Polri mestinya bersinergi, harmonis, makanya ini harus diakhiri. Jangan justru saling mengumbar pengungkapan kasus,” katanya. Seperti diketahui, kontroversi pencalonan Budi Gunawan menjadi bola salju. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan rekening tak wajar,
Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas kesaksian palsu pada sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Untuk menjembatani persoalan tersebut, Tim 9 yang dibentuk Jokowi sudah memberi masukan, tapi hingga kini mantan Wali Kota Solo tersebut juga belum mengambil keputusan.
Dilematis
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heriyanto menilai Jokowi saat ini tengah dalam kondisi dilematis apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kapolri atau tidak. Jika melantik akan berdampak pada menurunnya legitimasi di mata masyarakat, sebaliknya jika dibatalkan dukungan terhadap Jokowi dari pihak-pihak yang selama ini berada di belakangnya akan berkurang atau hilang.
”Jokowi memang berada pada posisi dilematis. Kalau dia melantik ada resistensi publik, sementara jika tidak dilantik ada risiko di level politik elite, misalnya zona nyaman di level politik pendukung dan zona nyaman di level DPR yang hilang,” ujar Gun Gun. Meski demikian dia meminta Jokowi tetap berani mengambil keputusan untuk meredam situasi yang sedang ramai saat ini.
Apa pun keputusan yang nantinya diambil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap akan mendapatkan dampaknya. ”Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi pengambil risiko (risk taker). Karena kalau dia kemudian tidak menjadi pengambil risiko akan berlarut-larut terus,” tandasnya.
Gun Gun pun mencoba memberi saran kepada Jokowi agar lebih dulu melihat seberapa besar tingkat kepercayaan publik dalam menyikapi pencalonan Budi Gunawan. Dia sendiri melihat tingkat kepercayaan publik justru jauh lebih sensitif ketika Jokowi memilih melantik Budi Gunawan dibandingkan membatalkannya.
Dian ramdhani/Ant
(bbg)
Explore More