Perkuat Deradikalisasi, DPR Tambah Anggaran BNPT
Jum'at, 30 Januari 2015 - 10:58 WIB
Perkuat Deradikalisasi, DPR Tambah Anggaran BNPT
A
A
A
JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum maksimal lantaran terkendala pendanaan dan infrastruktur.
Dana APBN pada 2014 hanya Rp302,79 miliar, padahal kebutuhannya cukup besar. Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana mengatakan pemerintah harus menambah anggaran agar kinerjanya lebih maksimal. “Jika pendanaan minim, bagaimana BNPT menjalankan tugasnya dengan baik? Padahal wilayah Indonesia sangat luas dan terorisme bisa berkembang di mana dan kapan saja,” kata Putu di DPR kemarin.
Menurut Putu, BNPT sudah membuka minimal 10 perwakilan di kota besar. Ini untuk mengantisipasi meluasnya jaringan teroris di Tanah Air. Bahkan, saat ini rekrutmen sudah sampai ke sekolah-sekolah. “Ini penting untuk menjadi perhatian BNPT menentukan arah ke depan. Minimal, BNPT harus membuka perwakilan di Bali agar warga Bali yang pernah trauma karena peristiwa Bom Bali I dan II merasa aman,” katanya.
Anggota Komisi III Fraksi PPP M Romahurmuziy (Romi) mengusulkan agar BNPT bekerja sama dengan sejumlah ulama atau tokoh lintas agama untuk menyusun kurikulum soal dasar keagamaan yang moderat. Kurikulum tersebut bisa ditujukan untuk sekolah umum maupun sekolah agama.
“Kalau bicara penambahan anggaran dalam fungsi pendidikan deradikalisasi, BNPT bisa mengambil mandatori dari anggaran pendidikan,” tandasnya. Ketua BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution menjelaskan sejumlah hambatan keterbatasan anggaran sehingga belum memiliki kantor dan minimnya rekrutmen pegawai. Hingga saat ini, BNPT hanya memiliki 55 pegawai dari 148 kebutuhan pegawai.
“Minimnya pendanaan itu juga menghambat upaya pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiagaan menghadapi teror,” ujarnya.
Mula akmal
Dana APBN pada 2014 hanya Rp302,79 miliar, padahal kebutuhannya cukup besar. Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana mengatakan pemerintah harus menambah anggaran agar kinerjanya lebih maksimal. “Jika pendanaan minim, bagaimana BNPT menjalankan tugasnya dengan baik? Padahal wilayah Indonesia sangat luas dan terorisme bisa berkembang di mana dan kapan saja,” kata Putu di DPR kemarin.
Menurut Putu, BNPT sudah membuka minimal 10 perwakilan di kota besar. Ini untuk mengantisipasi meluasnya jaringan teroris di Tanah Air. Bahkan, saat ini rekrutmen sudah sampai ke sekolah-sekolah. “Ini penting untuk menjadi perhatian BNPT menentukan arah ke depan. Minimal, BNPT harus membuka perwakilan di Bali agar warga Bali yang pernah trauma karena peristiwa Bom Bali I dan II merasa aman,” katanya.
Anggota Komisi III Fraksi PPP M Romahurmuziy (Romi) mengusulkan agar BNPT bekerja sama dengan sejumlah ulama atau tokoh lintas agama untuk menyusun kurikulum soal dasar keagamaan yang moderat. Kurikulum tersebut bisa ditujukan untuk sekolah umum maupun sekolah agama.
“Kalau bicara penambahan anggaran dalam fungsi pendidikan deradikalisasi, BNPT bisa mengambil mandatori dari anggaran pendidikan,” tandasnya. Ketua BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution menjelaskan sejumlah hambatan keterbatasan anggaran sehingga belum memiliki kantor dan minimnya rekrutmen pegawai. Hingga saat ini, BNPT hanya memiliki 55 pegawai dari 148 kebutuhan pegawai.
“Minimnya pendanaan itu juga menghambat upaya pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiagaan menghadapi teror,” ujarnya.
Mula akmal
(ars)
