Soal Kapolri, KMP Bilang Bola di Tangan Jokowi
Jum'at, 30 Januari 2015 - 00:54 WIB
Soal Kapolri, KMP Bilang Bola di Tangan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) menegaskan kelanjutan rencana pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri tergantung Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie seusai melakukan rapat dengan petinggi partai politik anggota KMP di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (30/1/2015) dini hari.
"Rapat rutin setiap bulan membahas permasalah yang ada saat ini. Masalah Kapolri, kita menganggap bolanya ada di tangan Presiden. Presiden yang bisa melantik atau tidak melantik," tutur pria yang biasa disapa Ical ini.
Dia mengatakan, sikap KMP akan dibahas setelah Presiden memutuskan melantik Budi Gunawan atau sebaliknya.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini menegaskan, pada prinsipnya KMP akan mendukung langkah pemerintah, selama sepanjang membuat kebijakan yang baik.
Apalabila kebijakan pemerintah kurang baik dan perlu diperbaiki, kata Ical, KMP akan melakukan komunikasi.
"Kita bicara APBN-P 2015 harus diproritsaskan karena untuk kepetingan rakyat. Harus ada koreksi-koreksi untuk anggaran kesejahteraan rakyat, jumlah Rp200 triliun bukan hanya untuk pertumbuhan tapi kesejahteraan," tuturnya.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie seusai melakukan rapat dengan petinggi partai politik anggota KMP di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (30/1/2015) dini hari.
"Rapat rutin setiap bulan membahas permasalah yang ada saat ini. Masalah Kapolri, kita menganggap bolanya ada di tangan Presiden. Presiden yang bisa melantik atau tidak melantik," tutur pria yang biasa disapa Ical ini.
Dia mengatakan, sikap KMP akan dibahas setelah Presiden memutuskan melantik Budi Gunawan atau sebaliknya.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini menegaskan, pada prinsipnya KMP akan mendukung langkah pemerintah, selama sepanjang membuat kebijakan yang baik.
Apalabila kebijakan pemerintah kurang baik dan perlu diperbaiki, kata Ical, KMP akan melakukan komunikasi.
"Kita bicara APBN-P 2015 harus diproritsaskan karena untuk kepetingan rakyat. Harus ada koreksi-koreksi untuk anggaran kesejahteraan rakyat, jumlah Rp200 triliun bukan hanya untuk pertumbuhan tapi kesejahteraan," tuturnya.
(dam)
