Ketua Umum PBNU Minta Golkar Solid

Kamis, 29 Januari 2015 - 13:47 WIB
Ketua Umum PBNU Minta...
Ketua Umum PBNU Minta Golkar Solid
A A A
JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta dua kubu di Partai Golkar yang selama ini saling berseberangan untuk solid dan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan egonya masing-masing.

PB NU akan terbuka dengan siapa pun baik dengan Partai Golkar atau lainnya untuk tujuan memperkuat agenda kebangsaan. “PBNU terbuka buat siapa saja yang ingin silaturahmi. Semoga silaturahmi ini menghasilkan hikmah dan faedah. Saya harapkan Golkar kembali solid,” kata Said Aqil Siradj yang menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, kemarin.

Said berharap semua tokoh nasional mempunyai spirit kenegarawanan sehingga masingmasing pihak bisa mengalahkan kepentingan kelompok dan egonya dan memulai kepentingan bersama yakni negara dan bangsa ini. “Saya yakin dengan Pak Agung Laksono yang pengalamannya malang melintang bisa menemukan jalan keluar yang baik. Kami hanya mendoakan mudah-mudahan tetap solid sebagai aset nasional bisa berkiprah seterusnya membesarkan bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, ada banyak warga NU yang menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut, terutama di pengurus cabang. Mereka yang berkiprah di antaranya Nusron Wahid dan Slamet Effendi Yusuf. Sementara itu, Agung Laksono mengaku kedatangannya ke PBNU untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kondisi terkini di Partai Golkar.

“Kami ke sini untuk silaturahmi. Kan banyak kader Golkar yang orang NU. Apalagi NU merupakan organisasi yang telah lama berdiri dan berkiprah di kancah nasional,” ucap Agung Laksono di dampingi Ketua DPP Laurance Siburian, Ketua DPPTB Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bimo Trihasmoro.

Menurut Agung, pihaknya menyampaikan kondisi Partai Golkar terkini dan upaya islah yang tengah dibangun. Meski berjalan secara paralel antara islah perundingan dan peradilan. “Di pengadilan ada kepastian waktu dibatasi 60 hari atau 90 hari sampai ke Mahkamah Agung (MA). Mudah-mudahan hanya sampai di pengadilan bisa selesai, apalagi ke depan banyak yang dihadapi pilkada,” sebutnya.

Mantan Ketua DPR ini mengakui memang belum ada satu suara di Golkar, padahal pilkada akan segera dimulai. Pihaknya juga sudah bertemu Ketua KPU Husni Kamil Manik yang menyatakan bahwa yang dipakai adalah kepengurusan yang sah berdasarkan hukum dan disampaikan oleh pemerintah dan Kemenkumham.

Sucipto
(ars)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Menaker: Pemerintah...
Menaker: Pemerintah Komitmen Cegah PHK dengan Berbagai Program Nyata
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia...
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia usai Pelantikan oleh Kapolri Juli 2026, Ini Nama-namanya
Korban Penipuan Haji...
Korban Penipuan Haji Ilegal Capai 3.550 Orang, DPR Desak Kemenhaj Perkuat Pengawasan
Profil Irjen Totok Suharyanto,...
Profil Irjen Totok Suharyanto, Kakortastipidkor Polri yang Ungkap Megakorupsi Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Tantangan Tata Kelola...
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
Tindak Lanjut Perpres...
Tindak Lanjut Perpres 111/2025, Kemenag Siapkan Materi Pendidikan Cegah Penyebaran LGBTQ
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved