PDIP Nilai Ada Celah untuk Goyang Pemerintah Jokowi-JK
Rabu, 28 Januari 2015 - 03:38 WIB
PDIP Nilai Ada Celah untuk Goyang Pemerintah Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Parpol pendukung pemerintah yang disebut Koalisi Indonesia hebat (KIH) sudah mulai terpecah dalam kurun 100 hari kerja Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Bahkan PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, sudah mulai mengkritisi kinerja presiden yang diusungnya.
"Melihat perkembangan 100 hari Jokowi-JK, ada celah yang kalau oleh lawan politiknya itu memang berpotensi untuk dilakukan proses menjatuhkan pemerintahan sekarang. Itu poin saya," kata Anggota Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Effendi mengingatkan Presiden Jokowi untuk melakukan pembenahan, sehingga penyelenggaraan negara khususnya eksekutif berjalan sesuai dengan konstitusi.
Jadi jangan terlalu reaktif dalam melakukan tindakan, karena hal ini bisa menjadi celah untuk menjatuhkan lawan politiknya.
"Jadi berbeda, ini karena kesalahannya (Jokowi) sendiri. Kesalahannya itu mampu dimanfaatkan lawan politiknya," jelasnya.
Effendi berpendapat, dari awal melihat instrumen dalam pemerintahan Jokowi-JK tidak cukup baik untuk melaksanakan kerja pemerintahan.
Jadi kembali saja ke sistem, jangan semuanya dilebarkan keluar sistem. Seperti misalnya, penanganan masalah Polri-KPK yang melibatkan pihak dari luar sistem.
"Biarkan, ada menteri, wantimpres yang bisa melakukan fungsi itu. Tapi ini serta merta begitu, bagaimana negara dikelola oleh kekuatan yang ekstra parlementer begitu," ujar Anggota Komisi I DPR itu.
Menurut Effendi, dirinya bukan mengkritisi tapi mengingatkan. Karena PDIP merupakan partai pendukung pemerintah, maka dirinya memberikan masukan.
Bahkan dia menilai gaya kepemimpinan Jokowi sebagai gaya semi LSM, bukan gaya presiden yang mandataris konstitusional.
"Kalau DPR mengentertaint LSM, nanti besok-besok saya bikin LSM dong. Ya bubar saja DPR ini. DPR partner eksekutif, ya kita bicarakan di sini. Kita wibawakan di sini," tandasnya.
Bahkan PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, sudah mulai mengkritisi kinerja presiden yang diusungnya.
"Melihat perkembangan 100 hari Jokowi-JK, ada celah yang kalau oleh lawan politiknya itu memang berpotensi untuk dilakukan proses menjatuhkan pemerintahan sekarang. Itu poin saya," kata Anggota Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Effendi mengingatkan Presiden Jokowi untuk melakukan pembenahan, sehingga penyelenggaraan negara khususnya eksekutif berjalan sesuai dengan konstitusi.
Jadi jangan terlalu reaktif dalam melakukan tindakan, karena hal ini bisa menjadi celah untuk menjatuhkan lawan politiknya.
"Jadi berbeda, ini karena kesalahannya (Jokowi) sendiri. Kesalahannya itu mampu dimanfaatkan lawan politiknya," jelasnya.
Effendi berpendapat, dari awal melihat instrumen dalam pemerintahan Jokowi-JK tidak cukup baik untuk melaksanakan kerja pemerintahan.
Jadi kembali saja ke sistem, jangan semuanya dilebarkan keluar sistem. Seperti misalnya, penanganan masalah Polri-KPK yang melibatkan pihak dari luar sistem.
"Biarkan, ada menteri, wantimpres yang bisa melakukan fungsi itu. Tapi ini serta merta begitu, bagaimana negara dikelola oleh kekuatan yang ekstra parlementer begitu," ujar Anggota Komisi I DPR itu.
Menurut Effendi, dirinya bukan mengkritisi tapi mengingatkan. Karena PDIP merupakan partai pendukung pemerintah, maka dirinya memberikan masukan.
Bahkan dia menilai gaya kepemimpinan Jokowi sebagai gaya semi LSM, bukan gaya presiden yang mandataris konstitusional.
"Kalau DPR mengentertaint LSM, nanti besok-besok saya bikin LSM dong. Ya bubar saja DPR ini. DPR partner eksekutif, ya kita bicarakan di sini. Kita wibawakan di sini," tandasnya.
(maf)
