Hehamahua Sebut Bambang Widjojanto Mundur Bikin KPK Pincang
Senin, 26 Januari 2015 - 18:53 WIB
Hehamahua Sebut Bambang Widjojanto Mundur Bikin KPK Pincang
A
A
A
JAKARTA - Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai, mundurnya Bambang Widjojanto (BW) sebagai Wakil Ketua KPK akan membuat lembaga tersebut menjadi pincang.
"Terhambat ya jelas. Bagaimanapun (akan) berpengaruh," kata Abdullah saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1/2015).
Setelah ditinggal Bambang, kini pimpinan KPK tinggal menyisakan tiga orang yakni, Ketua KPK Abraham Samad dan dua wakilnya Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.
Sementara Busyro Muqqoddas baru akan diputuskan kembali menjadi Komisioner KPK akhir tahun ini.
Menurut Abdullah, meski sekarang KPK menyisakan tiga orang pemimpin, dirinya meyakini KPK akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal.
Dia bependapat, dengan tersisa tiga orang pemimpin KPK, maka keputusan-keputusan strategis tetap bisa diputuskan oleh tiga orang.
Sebab kata dia, bila menilik kondisi normal berjumlah lima orang, satu perkara yang membutuhkan keputusan kolektif hanya dibutuhkan kata sepakat dari tiga orang tersebut.
Sedangkan dua orang lainnya tinggal menyetujui (paraf). "Jadi itu SOP (standar operasional prosedur) sudah jelas. Jadi enggak ada persoalan cuma tiga orang," tukasnya.
"Terhambat ya jelas. Bagaimanapun (akan) berpengaruh," kata Abdullah saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1/2015).
Setelah ditinggal Bambang, kini pimpinan KPK tinggal menyisakan tiga orang yakni, Ketua KPK Abraham Samad dan dua wakilnya Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.
Sementara Busyro Muqqoddas baru akan diputuskan kembali menjadi Komisioner KPK akhir tahun ini.
Menurut Abdullah, meski sekarang KPK menyisakan tiga orang pemimpin, dirinya meyakini KPK akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal.
Dia bependapat, dengan tersisa tiga orang pemimpin KPK, maka keputusan-keputusan strategis tetap bisa diputuskan oleh tiga orang.
Sebab kata dia, bila menilik kondisi normal berjumlah lima orang, satu perkara yang membutuhkan keputusan kolektif hanya dibutuhkan kata sepakat dari tiga orang tersebut.
Sedangkan dua orang lainnya tinggal menyetujui (paraf). "Jadi itu SOP (standar operasional prosedur) sudah jelas. Jadi enggak ada persoalan cuma tiga orang," tukasnya.
(maf)
